MAKASSAR — Realisasi belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan mencapai Rp40,75 triliun hingga 30 September 2026. Anggaran tersebut menopang pelayanan publik, pembangunan daerah, serta berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat.
Capaian itu disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulsel Tahun Anggaran 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Selasa (27/10/2026).
Dalam laporan tersebut, realisasi belanja negara tercatat tumbuh 10,39 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Penyerapan anggaran mencapai 74,84 persen dari pagu yang tersedia.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octvia, bersama jajaran Kementerian Keuangan memaparkan perkembangan penerimaan dan belanja negara hingga akhir triwulan III 2026.
MBG jangkau 1,93 juta penerima
Salah satu program yang tercatat dalam laporan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 30 September 2026, program tersebut menjangkau 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Penyerapan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp4,32 triliun.
Di sektor pendidikan, laporan Kementerian Keuangan mencatat penyelenggaraan 14 Sekolah Rakyat dengan total 3.970 siswa pada 2026. Selain itu, pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru memiliki pagu anggaran Rp1,79 triliun, dengan realisasi Rp1,66 triliun hingga akhir September.
Dukungan pemerintah juga terlihat pada sektor perumahan. Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tercatat mencapai 13.596 unit rumah dengan nilai Rp1,70 triliun.
KUR Rp14,92 triliun untuk 208.925 debitur
Dukungan APBN terhadap aktivitas ekonomi daerah turut diwujudkan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hingga September 2026, penyaluran KUR di Sulawesi Selatan mencapai Rp14,92 triliun kepada 208.925 debitur. Pembiayaan tersebut menjangkau sejumlah sektor, antara lain pertanian, perdagangan, real estat, dan sektor usaha lainnya.
Dalam laporan itu, penyaluran KUR disebut terkonsentrasi di Kota Makassar, sekaligus menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.
Pada sektor ketahanan pangan, produksi padi di Sulawesi Selatan tercatat mencapai 5.466.592 ton dari areal sawah seluas 1.041.701 hektare.
Sementara itu, penguatan ekonomi berbasis masyarakat turut dilakukan melalui Koperasi Merah Putih. Sebanyak 3.074 koperasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau 2.517 koperasi memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Aktivitas koperasi tersebut mencatat dampak ekonomi sebesar Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.
Transfer ke daerah terealisasi Rp22,60 triliun
Dari sisi belanja, Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan telah mencapai Rp22,60 triliun atau 83,09 persen dari pagu Rp27,20 triliun.
Transfer tersebut terdiri atas sejumlah komponen, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang terealisasi Rp15,92 triliun dari pagu Rp19,13 triliun, serta Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencapai Rp645,57 miliar atau 81,23 persen dari pagu.
Adapun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi Rp5,21 triliun atau 83,20 persen dari pagu Rp6,26 triliun. Dana ini antara lain digunakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru, dan tambahan penghasilan ASN daerah.
Sementara itu, Dana Desa tercatat terealisasi Rp705,74 miliar atau 97,38 persen dari pagu Rp724,72 miliar, di luar alokasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp996,87 miliar.
Penerimaan negara capai Rp11,04 triliun
Pada sisi pendapatan, penerimaan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp11,04 triliun atau 63,60 persen dari target.
Penerimaan perpajakan tercatat Rp7,62 triliun, sedangkan penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp187,48 miliar. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp3,23 triliun atau 82,67 persen dari target Rp3,91 triliun.
Kementerian Keuangan menyatakan, memasuki triwulan IV 2026, optimalisasi pendapatan dan percepatan belanja menjadi bagian penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam laporan yang sama, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,59 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Kementerian Keuangan berharap sinergi fiskal dan pelaksanaan program pemerintah terus diperkuat hingga akhir tahun, sehingga anggaran negara dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat dan dunia usaha. (*)