MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat perlindungan sosial melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga. Gerakan ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu warga yang membutuhkan agar lebih mudah mengakses layanan bantuan sosial (bansos).

Komitmen tersebut disampaikan Munafri saat mendampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan (PSNK) di Four Points by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar.

Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Sosial RI itu mengangkat tema “Transformasi Digitalisasi Bantuan Sosial, Pendampingan KPM Menuju Graduasi Mandiri, dan Penjangkauan Siswa Sekolah Rakyat”.

Munafri mengatakan, Pemkot Makassar siap bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan program strategis yang sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

“Pak Menteri, kami di Pemerintah Kota Makassar selalu siap mendukung dan menjalankan program Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujar Munafri.

Menurutnya, salah satu bentuk dukungan tersebut adalah keterlibatan Makassar sebagai daerah percontohan nasional dalam Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas Kementerian Sosial.

Gerakan ini mengandalkan kepedulian masyarakat di lingkungan terdekat untuk membantu menjangkau warga yang mengalami kendala memperoleh informasi, memahami prosedur, atau mengakses layanan perlindungan sosial.

“Melalui semangat Peduli Tetangga, kami Pemkot Makassar mendorong agar kepedulian dimulai dari lingkungan terdekat,” katanya.

Munafri menilai, penguatan perlindungan sosial penting bagi Makassar sebagai kota metropolitan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia timur. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan karakteristik masyarakat perkotaan yang padat, Makassar menghadapi beragam persoalan sosial, mulai dari kerentanan ekonomi hingga risiko bencana alam dan bencana sosial.

Karena itu, pemerintah kota bersama berbagai pilar sosial terus memperkuat upaya penanganan persoalan tersebut.

“Karena itu, kami dari pemerintah kota bersama seluruh pilar sosial terus memberikan penguatan, baik dalam mitigasi bencana alam maupun bencana sosial,” jelasnya.

Pertumbuhan ekonomi harus berdampak bagi masyarakat

Dalam kesempatan itu, Munafri juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diikuti peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Makassar pada kuartal terakhir mencapai 7,04 persen.

Menurutnya, capaian ekonomi tidak cukup hanya tercermin dalam angka statistik, tetapi perlu dirasakan secara nyata oleh masyarakat, terutama kelompok rentan yang membutuhkan dukungan dan perlindungan.

“Kita berharap pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya di atas kertas, tetapi berbagai program nasional dan daerah dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang ada di Kota Makassar,” tuturnya.

Munafri berharap kehadiran Menteri Sosial beserta jajaran dapat memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus meningkatkan kapasitas aparatur serta pilar sosial dalam menjalankan program perlindungan sosial.

Agen Perlinsos libatkan masyarakat

Salah satu upaya yang didorong melalui Gerakan Nasional Peduli Tetangga adalah pelibatan masyarakat sebagai Agen Perlinsos. Program ini membuka ruang bagi warga untuk membantu tetangga, keluarga, atau orang di sekitarnya mengakses layanan pengajuan bantuan sosial, khususnya ketika mereka menghadapi keterbatasan akses digital.

Munafri juga menyoroti pentingnya peran RT/RW dan pendamping sosial dalam menjembatani kebutuhan warga dengan layanan pemerintah.

“Kehadiran RT/RW juga pendamping di lingkungan tempat tinggal warga, diharapkan dapat membantu menjembatani kebutuhan tersebut, sehingga akses terhadap layanan perlindungan sosial menjadi lebih mudah dijangkau,” harapnya.

Pendaftaran Agen Perlinsos dapat dilakukan melalui portal resmi Kementerian Sosial di agen.perlinsos.kemensos.go.id. Calon agen perlu memilih menu pendaftaran, memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), menjalani verifikasi wajah, serta melengkapi data diri sesuai ketentuan.

Calon agen juga perlu memenuhi persyaratan identitas digital yang berlaku. Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pendaftaran, tetapi IKD harus sudah aktif ketika agen mulai membantu warga mengakses layanan.

Melalui mekanisme tersebut, masyarakat diharapkan dapat menjadi penghubung bagi warga yang membutuhkan pendampingan agar lebih mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan perlindungan sosial.

Munafri menegaskan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan sosial. Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur, pilar sosial, dan masyarakat diperlukan agar program perlindungan sosial dapat menjangkau warga yang membutuhkan secara lebih efektif.

Ia berharap sinergi dengan Kementerian Sosial terus diperkuat sehingga program nasional dapat menjawab kebutuhan masyarakat Makassar secara tepat sasaran.

“Sekali lagi, selamat datang di Kota Makassar. Kami berharap mendapat arahan dan bimbingan dari Pak Menteri agar kita bersama-sama bisa menjaga dan membangun Makassar, sekaligus melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan,” tutup mantan CEO PSM tersebut. (*)