TARAKAN – Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati, SH, membuka peluang bagi kelompok masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan peralatan usaha dan fasilitas pelatihan keterampilan melalui program pemerintah pusat.
Jenis bantuan yang dapat diusulkan antara lain mesin jahit, peralatan bengkel, perlengkapan usaha kopi, hingga fasilitas pendukung kegiatan kuliner seperti rumah kue dan rumah kemasan.
Rahmawati mengatakan, kesempatan pengajuan tersebut terbuka bagi kelompok perempuan maupun komunitas produktif lainnya yang memiliki kebutuhan dan rencana usaha bersama.
“Siapa pun di antara kita bisa mengajukan melalui yayasan. Misalnya, ibu-ibu membentuk kelompok 10 orang atau 20 orang, kemudian ingin membuat tempat pelatihan keterampilan membuat kue. Bisa juga membuat rumah kemasan atau rumah kue. Silakan ajukan kepada saya,” ujar Rahmawati kepada media ini, Kamis (29/10/2026).
Menurutnya, jenis peralatan yang diusulkan dapat disesuaikan dengan bidang usaha dan kebutuhan anggota kelompok. Kelompok yang bergerak di bidang menjahit, misalnya, dapat mengajukan mesin jahit, sedangkan kelompok usaha bengkel dapat mengusulkan peralatan sesuai kebutuhan kegiatan mereka.
“Misalnya, ada ibu-ibu yang suka menjahit, bisa mengajukan mesin jahit sampai 20 unit. Kalau ada kelompok yang ingin membuat tempat pelatihan keterampilan, silakan sampaikan. Saya bisa memperjuangkan bantuan sesuai kebutuhan kelompok,” katanya.
Namun, Rahmawati mengingatkan bahwa kekompakan dan keseriusan anggota menjadi hal penting sebelum pengajuan bantuan diperjuangkan. Menurutnya, fasilitas yang diberikan harus dikelola bersama dan digunakan sesuai tujuan awal.
Ia mencontohkan, sebelumnya terdapat kelompok yang mengajukan bantuan peralatan usaha kopi dan bengkel dengan estimasi nilai sekitar Rp100 juta untuk satu kelompok. Namun, ia sempat mempertimbangkan kembali usulan tersebut karena menilai kekompakan anggotanya belum cukup kuat.
“Kemarin saya hampir membatalkan bantuan untuk beberapa kelompok usaha yang mengajukan alat kopi dan alat bengkel. Nilainya sekitar Rp100 juta untuk satu kelompok. Namun, karena mereka tidak kompak, saya juga jadi takut. Siapa tahu setelah bantuan diberikan, alatnya justru dijual,” ungkapnya.
Rahmawati menilai, persoalan pengelolaan dapat muncul apabila anggota kelompok tidak memiliki komitmen yang sama. Karena itu, ia meminta setiap kelompok memastikan struktur keanggotaan, tujuan kegiatan, serta tanggung jawab pengelolaan sebelum mengajukan proposal.
Ia juga menyampaikan bahwa usulan bantuan akan melalui proses verifikasi oleh instansi terkait. Kelompok penerima diharapkan menjaga fasilitas yang diberikan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
“Kalau kelompoknya tidak kompak, saya juga jadi khawatir. Misalnya, ada anggota yang tidak cocok dengan anggota lain, kemudian alatnya dijual dan hasilnya dibagi. Kalau seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Makanya, saya memberikan bantuan kepada orang-orang yang bisa dipercaya,” tegasnya.
Rahmawati menjelaskan, bantuan yang diperjuangkannya bersumber dari anggaran pemerintah pusat, bukan dana pribadi. Perannya sebagai anggota DPR RI, kata dia, adalah mengupayakan agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk mengembangkan usaha.
“Mumpung saya sebagai anggota DPR RI, sebenarnya bukan uang saya. Itu uang pemerintah pusat, saya hanya melobi ke sana agar bantuan itu diberikan kepada ibu-ibu yang ada di sini,” ujarnya.
Ia pun mengajak masyarakat yang berminat mengembangkan usaha secara kolektif untuk terlebih dahulu membentuk kelompok dengan tujuan dan kebutuhan yang jelas.
Menurut Rahmawati, perencanaan yang matang dan komitmen bersama diperlukan agar bantuan peralatan maupun fasilitas pelatihan dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
“Silakan ibu-ibu membentuk kelompok. Kalau memang ingin membuat usaha bersama, tentukan dulu apa yang mau dikerjakan dan apa kebutuhannya. Kalau sudah menerima bantuan, tolong dijaga dan digunakan sesuai peruntukannya. Saya minta ibu-ibu tetap kompak,” tutup Rahmawati. (*)