Presiden Prabowo Siap Mundur dari Board of Peace jika Tak Bermanfaat bagi Palestina
macassar 
JAKARTA,– Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum perdamaian yang diinisiasi mantan Presiden AS Donald Trump itu dinilai tidak memperjuangkan kemerdekaan atau tidak membawa kemaslahatan bagi rakyat Palestina.
Komitmen tersebut disampaikan Presiden langsung sebagai respons atas keraguan dan sikap skeptis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang disampaikan dalam Silahturahmi dengan Pimpinan Ormas Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2).
- Seleksi Komisioner BAZNAS Makassar Diserbu 68 Pendaftar
- Wali Kota Makassar Gowes Bareng SKPD Pantau “Jumat Bersih”
- Penertiban Lapak Pada Tiga Titik di Tallo Berjalan Tertib & Lancar
- Langgar Fasum dan Drainase, 60 Lapak PKL di BTP Direlokasi
- Wakil Wali Kota Makassar Bersama Ditjen Rehabilitasi Sosial, Dorong Kolaborasi Penguatan SDM Rentan
“Permintaan itu dijawab oleh Pak Presiden bahwa di dalam keanggotaan BoP itu tidak harus mengikuti semuanya. Jadi kalau ada langkah atau aksi yang tidak cocok maka Indonesia akan abstain dan absen. Yang kedua, kalau memang tidak membawa maslahah dalam perkembangan waktu maka Presiden tidak segan-segan akan keluar dari BoP,” jelas Wakil Ketua Umum MUI 2025-2030, Kiai Cholil Nafis, usai pertemuan.
Respons Atas Skeptisisme MUI
Dalam pertemuan tersebut, MUI sebelumnya menyampaikan kekhawatiran mendalam atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Kekhawatiran itu terutama merujuk pada rekam jejak Donald Trump sebagai inisiator forum, yang dinilai tidak pernah komitmen terhadap perdamaian dan kemerdekaan Palestina, serta sikap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina.
“Kami mengatakan skeptis karena pertama, Trump jejaknya itu tidak membela terhadap Palestina, dan Israel, Netanyahu sampai sekarang tidak mengakui terhadap kemerdekaan Palestina,” tutur Kiai Cholil.
Presiden Prabowo menanggapi dengan menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah bentuk strategi diplomasi, yaitu upaya memperjuangkan kepentingan Palestina dengan pendekatan dari dalam forum.
“Nah, Presiden menyatakan akan memperbaiki dari dalam,” ucap Kiai Cholil mengutip penjelasan Presiden.
Poin Kesepakatan dan Permintaan MUI
Meski menyampaikan keraguan, kedua pihak menemukan titik kesepakatan fundamental. Presiden Prabowo dan MUI sepakat bahwa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi, sesuai dengan konstitusi UUD 1945 dan ajaran Islam, serta berkomitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
“Tadi itu kita dengan Presiden sepakat Indonesia menolak segala bentuk penjajahan… Yang kedua kita sepakat bahwa kita membela kemerdekaan Palestina,” tegas Kiai Cholil.
Di luar komitmen presiden, MUI memberikan beberapa catatan dan permintaan keras kepada pemerintah:
- Memastikan perdamaian yang diperjuangkan dalam BoP bukan sekadar perdamaian versi Donald Trump yang selama ini cenderung merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
- Mengawal ketat pengiriman pasukan perdamaian Indonesia agar tidak dijadikan alat untuk memukul kelompok pejuang Palestina seperti Hamas, yang justru menguntungkan posisi Israel.
“Kita minta pembangunan itu adalah tidak hanya damai menurut versi Trump dan Netanyahu tetapi merdeka rakyat Palestina. Itu kita minta. Yang ketiga, kita minta agar pasukan-pasukan kita ini ketika diberangkatkan ke sana jangan sampai menjadi alat pemukul orang yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina seperti Hamas dan lain-lain,” papar Kiai Cholil menegaskan. (*)
About The Author
