
MAKASSAR,– Di tengah sorotan publik terhadap kualitas birokrasi di Indonesia, sebuah institusi pendidikan di Makassar justru muncul sebagai “oase” pelayanan prima. SMK-SMAK Makassar berhasil menorehkan prestasi fenomenal dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I periode Januari-Maret 2026. Hasil evaluasi layanan publik dan integritas anti korupsi di sekolah ini menembus kategori Sangat Baik (A), mendekati angka sempurna.
Bagaimana tidak? Berdasarkan dokumen survei yang dikutip redaksi dari akun Instagram @smksmakmakassar, disebutkan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sekolah berada di angka 97,41, sementara indeks persepsi anti korupsinya menyentuh skor fenomenal 99,04 dalam skala puluhan. Capaian ini membuktikan bahwa SMK-SMAK Makassar sukses mematahkan stigma buruk pelayanan publik di sektor pendidikan.
Survei ini mengukur delapan indikator kunci yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. Unsur yang paling mendapat apresiasi tertinggi dari para pengguna layanan adalah kewajaran biaya/tarif pelayanan serta sarana dan prasarana pendukung, yang keduanya sama-sama meraih skor tertinggi 98,13.
Hebatnya, indikator lain pun tidak ada yang jeblok. Seluruhnya konsisten berada di zona “Sangat Baik”:
· Informasi Layanan: 97,57
· Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: 97,46
· Layanan Pengaduan, Saran, dan Masukan: 98,01
· Pelayanan Petugas Publik: 96,90
· Persyaratan Pelayanan: 96,79
· Kepastian Waktu Penyelesaian: 96,57
“Secara umum, nilai rata-rata setelah dikonversi ke skala 1-4 adalah 3,89, yang menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap penerapan pelayanan publik di SMK-SMAK Makassar tergolong sangat baik,” demikian kutipan dari laporan evaluasi tersebut.
Bukan Sekadar Melayani, Tapi Berintegritas
Namun, rapor biru ini tidak berhenti di infrastruktur dan keramahan petugas. Aspek yang justru mencuri perhatian adalah keberhasilan sekolah dalam menerapkan prinsip anti korupsi. Di saat isu pungutan liar dan gratifikasi acap kali menjadi momok di dunia akademik, SMK-SMAK Makassar justru mencatatkan skor anti korupsi sebesar 3,96 dari skala 4. Jika diterjemahkan ke dalam angka puluhan, nilainya mencapai 99,04.
Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya didapat dari fasilitas fisik, tetapi juga dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi sekolah. Responden menilai bahwa tidak ada praktik “biaya siluman” dalam setiap proses pelayanan, mulai dari pendaftaran hingga penanganan keluhan.
“Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan penerapan prinsip anti korupsi di SMK-SMAK Makassar sama-sama berada pada kategori sangat baik. Nilai yang tinggi pada kedua aspek ini menandakan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya memuaskan, tetapi juga didukung oleh integritas dan transparansi yang baik,” tutup laporan survei tersebut.
Capaian SMK-SMAK Makassar ini diharapkan menjadi role model bagi instansi pendidikan dan birokrasi lainnya di Indonesia Timur, bahwa budaya birokrasi tanpa cela dan anti korupsi bukan sekadar slogan, melainkan bisa diwujudkan dengan aksi nyata. (*)






