MAKASSAR – Gaya komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam diskusi, Sabtu (31/10/2026). Dua akademisi yang hadir sebagai narasumber menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam memilih diksi serta penggunaan data yang akurat dalam setiap pernyataan kepala negara.
Diskusi bertajuk “Komunikasi Publik Presiden, Bagaimana Seharusnya?” tersebut menghadirkan Guru Besar Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, dan Dosen Ilmu Komunikasi UIN Datokarama Palu, Dr. Attock Suharto, S.Sos.I, M.Si.
Forum yang dimoderatori Dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Unhas, Dr. Supratman, SS, M.Sc, Ph.D, itu diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam pemaparannya, Armin menegaskan bahwa Presiden merupakan pemimpin seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok yang memberikan dukungan dalam pemilihan umum.
Karena itu, setiap pernyataan dan respons Presiden di ruang publik perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, pilihan kata yang kurang tepat berpotensi menimbulkan persoalan karena pernyataan kepala negara memiliki pengaruh luas.
“Itu miliknya karena seluruh kebijakannya Prabowo itu menyentuh kepentingan pemilih dan bukan pemilih. Karena itu, Prabowo kalau berpidato atau menanggapi media sosial, jangan sampai ada salah satu segmen pemilih yang dirugikan,” kata Armin.
Ia mencontohkan penggunaan kata “goblok” oleh Prabowo ketika merespons pandangan seorang pakar di ruang publik. Menurut Armin, seorang presiden perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi karena setiap pernyataannya dapat menjadi rujukan bagi menteri, birokrat, hingga masyarakat.
Armin juga menekankan pentingnya persiapan naskah resmi dalam penyampaian pidato Presiden. Menurutnya, materi pidato perlu dirancang secara matang agar substansi pesan tetap terarah dan tidak melenceng.
“Jadi jangan asal ngomong saja, harus tertulis. Dan kalau lupa, jangan dulu pidato,” ujarnya.
Sementara itu, Attock Suharto menyoroti aspek konsistensi dan penggunaan data dalam komunikasi Presiden Prabowo. Ia menilai penyampaian informasi kepala negara masih perlu diperkuat dengan landasan data yang valid.
Attock menggunakan teori retorika Aristoteles untuk membedah komunikasi Presiden. Teori tersebut mencakup tiga unsur, yakni ethos atau kredibilitas, pathos yang berkaitan dengan emosi dan empati, serta logos yang menekankan logika dan kekuatan argumentasi.
Menurut Attock, aspek ethos dan pathos dalam komunikasi Prabowo dinilainya cukup baik. Namun, ia memberikan catatan terhadap aspek logos karena menilai sejumlah penyampaian belum sepenuhnya bertumpu pada data.
“Dua itu bagus, pathos etosnya itu bagus, tapi logosnya yang tidak bagus karena tidak berbasis data. Mungkin ada data di depannya tapi dia selalu mengimprovisasi,” kritiknya.
Ia mengingatkan bahwa kepala negara perlu memastikan keakuratan informasi sebelum menyampaikannya kepada publik. Hal tersebut dinilai penting karena pernyataan Presiden memiliki konsekuensi dan jangkauan yang luas.
Attock kemudian membandingkan tanggung jawab komunikasi seorang presiden dengan akademisi ketika berbicara di ruang publik. Menurutnya, standar kehati-hatian seorang kepala negara berbeda karena pernyataannya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat.
“Presiden itu tidak bisa tidak bisa salah di depan publik, meskipun dia harus membungkus kebohongan untuk membangun kepercayaan publik, jangan sampai dia salah. Itu bedanya dengan dosen, akademisi,” pungkasnya.
Diskusi tersebut menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai etika, retorika, dan tanggung jawab komunikasi seorang kepala negara. Sorotan terhadap pemilihan kata dan validitas data menunjukkan bahwa komunikasi Presiden tidak hanya menyangkut cara menyampaikan pesan, tetapi juga ketepatan informasi serta dampaknya bagi masyarakat. (*)
About The Author
Komentar