MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar melanjutkan pembenahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa, Kecamatan Manggala, dengan menata zona penimbunan sampah serta memperkuat infrastruktur pendukung di kawasan seluas sekitar 16 hektare tersebut.
Pembenahan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota mengubah pola pengelolaan sampah yang selama ini identik dengan sistem pembuangan terbuka atau open dumping menuju metode yang lebih terkendali melalui pendekatan sanitary landfill.
Sejumlah pekerjaan fisik telah dilakukan, mulai dari penutupan timbunan sampah menggunakan tanah penutup (cover soil), rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, hingga pembangunan akses jalan utama di dalam kawasan TPA.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, penanganan sampah tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan pengangkutan dari lingkungan permukiman menuju tempat pemrosesan akhir.
Menurutnya, diperlukan perubahan sistem secara menyeluruh, termasuk membangun kebiasaan memilah sampah sejak dari rumah tangga dan memperkuat pengelolaan di tingkat lingkungan.
“Transformasi pengelolaan persampahan menjadi salah satu fokus pembenahan Pemerintah Kota Makassar. Dibutuhkan perubahan pola pikir, kebiasaan, dalam membenahi persoalan persampahan dari lingkungan masyarakat hingga TPA Tamangapa,” kata Munafri, Senin (9/11/2026).
Wali kota yang akrab disapa Appi itu menjelaskan, pembenahan TPA Tamangapa tidak hanya menyasar kondisi fisik kawasan, tetapi juga perubahan pendekatan dalam pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengurangi praktik penimbunan sampah secara terbuka. Timbunan sampah kini ditata dan ditutup secara bertahap menggunakan tanah urug untuk membantu mengendalikan bau serta gangguan lingkungan.
Pemerintah kota juga membangun akses jalan utama TPA sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk mendukung mobilitas kendaraan pengangkut sampah dan mempermudah kegiatan operasional di dalam kawasan.
“Pembenahan terlihat dari pembangunan akses jalan sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter, serta penataan area penanganan TPA dengan luasan sekitar 16 hektare,” jelas Munafri.
Ia menambahkan, pembenahan fisik perlu berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat. Pemilahan sampah dari rumah tangga, pengurangan volume sampah, dan pengolahan di tingkat lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun sistem persampahan yang lebih terintegrasi.
Penataan zona dan pengendalian dampak lingkungan
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa penataan TPA Tamangapa dilakukan melalui sejumlah pekerjaan fisik dan pembenahan sistem pengelolaan lingkungan.
Ia mengatakan, TPA Tamangapa sebelumnya menerapkan metode open dumping, yakni sampah yang masuk langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai gangguan, seperti bau tidak sedap, berkembangnya lalat, timbulnya gas metana, hingga risiko pencemaran lingkungan.
“TPA Tamangapa awalnya menggunakan sistem open dumping, yakni sampah yang diangkut langsung dibuang secara terbuka tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bau, lalat, gas metana, hingga pencemaran lingkungan,” jelas Zuhaelsi.
Dalam pendekatan sanitary landfill, sampah tidak dibiarkan menumpuk secara terbuka. Sampah ditempatkan dalam sel atau zona penimbunan, kemudian dipadatkan dan ditutup menggunakan tanah urug atau material penutup.
Sistem tersebut juga memerlukan pengendalian air lindi, pengelolaan drainase, serta penanganan gas metana untuk meminimalkan dampak lingkungan dari aktivitas penimbunan.
Zuhaelsi menyebut penggunaan cover soil dilakukan melalui tiga tahapan, yakni penutupan harian, penutupan antara, dan penutupan akhir.
Penutupan harian dilakukan dengan memberikan lapisan tanah pada timbunan sampah setelah kegiatan operasional selesai. Sementara penutupan antara diterapkan pada timbunan yang tidak menerima sampah baru dalam jangka waktu tertentu.
Adapun penutupan akhir dilakukan ketika suatu zona atau sel TPA telah mencapai kapasitas maksimal dan tidak lagi digunakan untuk kegiatan penimbunan.
“Pembenahan tidak hanya pada penimbunan tanah urug, tetapi juga rehabilitasi kolam lindi, perbaikan drainase, pembangunan akses jalan, pembuatan terasering, serta pengelolaan gas metana,” ungkapnya.
Infrastruktur jalan dan pengelolaan gas metana
Selain penataan zona penimbunan, Pemkot Makassar memperkuat infrastruktur pendukung di kawasan TPA Tamangapa.
Zuhaelsi menjelaskan, jalan utama sepanjang 275 meter dengan lebar 6 meter dibangun menggunakan konstruksi beton yang didukung tiang pancang.
Pekerjaan tersebut masuk dalam belanja modal penataan infrastruktur TPA dengan masa pelaksanaan selama 200 hari kalender.
Pemkot Makassar juga melakukan pengerasan jalan alternatif untuk menghubungkan zona aktif pembuangan sampah, termasuk akses di sisi utara dan selatan kawasan.
Perbaikan akses tersebut diharapkan mempermudah pergerakan kendaraan pengangkut sampah sekaligus mendukung mobilitas operasional dan penataan antarzona penimbunan.
“Pembenahan TPA Tamangapa juga diarahkan untuk memberikan manfaat lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar,” tutur Zuhaelsi.
Salah satu aspek lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah pengelolaan gas metana yang dihasilkan dari proses penguraian sampah.
Menurut Zuhaelsi, gas tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi masyarakat yang bermukim di sekitar TPA Tamangapa.
Program pemanfaatan gas metana itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sekitar 100 kepala keluarga (KK) di kawasan tersebut.
Di sisi lain, Munafri juga mendorong pengembangan TPA Tamangapa menuju konsep Kota Hutan. Gagasan tersebut diarahkan untuk memperkuat fungsi ekologis kawasan, meningkatkan tutupan vegetasi, serta mendukung upaya pengurangan emisi karbon di Makassar.
Tindak lanjut sanksi administratif
Pembenahan TPA Tamangapa juga berkaitan dengan tindak lanjut sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terhadap pengelolaan tempat pemrosesan akhir tersebut.
Berdasarkan penjelasan Zuhaelsi, keputusan sanksi itu menetapkan masa pembenahan selama 180 hari, terhitung sejak 23 Februari hingga 22 Agustus 2026.
Melalui berbagai pekerjaan tersebut, Pemkot Makassar berharap pengelolaan TPA Tamangapa dapat memenuhi ketentuan lingkungan dan keluar dari sanksi administratif.
Munafri menyebut momentum HUT ke-419 Kota Makassar menjadi salah satu kesempatan untuk menunjukkan perkembangan pembenahan sektor persampahan. Namun, ia menekankan bahwa perubahan tersebut membutuhkan konsistensi pemerintah dan partisipasi masyarakat.
“Di momentum HUT ke-419 Kota Makassar tahun 2026, perubahan ini menjadi salah satu potret nyata. Tentu, ikhtiar menghadirkan kota yang lebih bersih, sehat, mewariskan sistem pengelolaan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang,” kata Munafri.
Zuhaelsi menambahkan, pembenahan yang berlangsung di TPA Tamangapa merupakan bagian dari upaya mengubah tata kelola persampahan di Kota Makassar agar lebih tertata dan terkendali.
“Proses sudah terlihat di TPA ini, menjadi bagian dari perubahan besar tata kelola persampahan Kota Makassar,” tutupnya. (*)
About The Author
Komentar