MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, mengapresiasi perubahan wajah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin. Namun, ia mengingatkan agar penataan kawasan perkotaan juga disertai solusi bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro yang terdampak.
Apresiasi tersebut disampaikan Andi Sudirman setelah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
Menurut Gubernur, perubahan mulai terlihat pada sejumlah aspek, terutama kebersihan, keindahan, dan penataan kawasan perkotaan. Ia secara khusus menyoroti langkah Pemerintah Kota Makassar dalam menata kembali lokasi-lokasi yang sebelumnya dipenuhi aktivitas pedagang kaki lima.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL,” ujar Andi Sudirman.
Ia menilai pembenahan tersebut mulai mendapat respons positif dari masyarakat maupun pengunjung yang datang dari luar daerah. Koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kota Makassar juga dinilainya semakin baik dalam dua tahun terakhir.
“Alhamdulillah, sudah banyak komentar positif dari para pengunjung yang masuk ke Makassar. Luar biasa. Terima kasih kepada Pak Wali Kota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar,” tuturnya.
Meski memberikan apresiasi, Andi Sudirman menekankan bahwa pembangunan kota harus tetap memperhatikan kenyamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi warga.
Ia mengingatkan, penataan PKL tidak cukup hanya dengan memindahkan pedagang dari satu kawasan. Pemerintah juga perlu memikirkan lokasi alternatif yang layak agar mereka tetap dapat menjalankan usaha dan memperoleh penghasilan.
Menurutnya, pemerintah provinsi siap berkolaborasi dengan Pemkot Makassar untuk mendorong pemberdayaan pedagang, termasuk membuka peluang penyediaan lokasi khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
“Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar,” tegasnya.
Ia berharap penataan kawasan dapat berjalan seimbang. Di satu sisi, wajah kota menjadi lebih tertib dan nyaman, sementara di sisi lain masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan perdagangan tetap memperoleh ruang untuk berusaha.
Dorong modernisasi pengelolaan sampah
Selain penataan kawasan dan PKL, Andi Sudirman juga menyoroti agenda pembenahan lingkungan, khususnya modernisasi sistem pengelolaan sampah di Kota Makassar.
Ia menyebut Pemprov Sulsel bersama Pemkot Makassar terus mendorong koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan sistem pengelolaan persampahan yang lebih modern.
Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah penerapan teknologi Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik.
Andi Sudirman juga mengapresiasi pembenahan kawasan Antang dan gagasan pengembangannya sebagai kawasan hutan kota. Menurutnya, penguatan ruang terbuka hijau dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
“Kami tadi juga berdiskusi bagaimana kawasan ini bisa didorong menjadi hutan kota. Itu sangat luar biasa,” ungkapnya.
Ia menilai kemajuan Makassar sebagai ibu kota provinsi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas lingkungan, keamanan, kenyamanan, serta kehidupan masyarakat yang harmonis.
Dukungan pembangunan provinsi lebih dari Rp700 miliar
Dalam kesempatan tersebut, Andi Sudirman turut mengungkapkan dukungan anggaran pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk sejumlah program dan kegiatan di Kota Makassar yang nilainya mencapai lebih dari Rp700 miliar.
Menurutnya, dukungan tersebut tersebar pada beberapa sektor, di antaranya pengembangan kawasan Center Point of Indonesia (CPI), kawasan Sudiang, pembangunan jalan, serta bantuan pembangunan rumah ibadah.
“Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp500 sampai Rp600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi,” jelasnya.
Munafri sebut pembangunan butuh kolaborasi
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pembangunan kota tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam mendorong kemajuan daerah.
Ia menyebut kolaborasi perlu melibatkan pemerintah provinsi, DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dunia usaha, hingga masyarakat.
Menanggapi apresiasi Gubernur Sulsel, Munafri mengatakan perubahan yang mulai terlihat merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen. Ia juga mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai kondisi kota yang ideal.
“Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Munafri.
Karena itu, ia menyampaikan terima kasih atas dukungan, arahan, dan koordinasi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Munafri menegaskan, berbagai capaian pembangunan tidak terlepas dari kerja sama DPRD, jajaran perangkat daerah, Forkopimda, serta partisipasi masyarakat.
“Ini merupakan kewajiban yang harus kita jalankan. Apresiasi yang diberikan merupakan dampak dari apa yang kita kerjakan bersama,” tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa tugas pemerintah bukan hanya menghadirkan pembangunan fisik, tetapi memastikan aktivitas masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik.
Menurutnya, ruang pemberdayaan perlu dibuka agar warga memiliki kesempatan untuk beraktivitas, mengembangkan potensi, dan menghasilkan kegiatan yang produktif.
“Bagaimana kegiatan warga kota ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Proses pemberdayaan harus bisa berjalan sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Makassar ini merupakan aktivitas yang produktif,” ungkapnya.
Makassar kembali berpeluang mengikuti penilaian Adipura
Dalam bidang lingkungan, Munafri menyampaikan bahwa Kota Makassar telah keluar dari status pengawasan dalam evaluasi pengelolaan lingkungan dan diperkenankan kembali mengikuti proses penilaian untuk meraih penghargaan Adipura.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu perkembangan yang disampaikan wali kota di tengah upaya pembenahan kebersihan dan pengelolaan persampahan di Makassar.
Ia berharap perkembangan itu dapat menjadi dorongan bagi seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat untuk terus memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
Peringatan HUT ke-419 Kota Makassar tahun ini mengusung tema “Nyalakan Harapan, Merawat Masa Depan”. Momentum tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan masyarakat dalam mendorong pembangunan yang lebih tertata, inklusif, serta produktif. (*)
About The Author
Komentar