Oleh: Elfira, S.Pd.,M.Pd (Dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran, UNM)
Setiap musim wisuda, media sosial dipenuhi foto toga, bunga, dan ucapan selamat. Ada kebanggaan yang tulus di sana, dan itu wajar. Namun di balik perayaan itu, ada pertanyaan yang jarang kita ajukan: apa sebenarnya yang dibuktikan oleh selembar ijazah?
Secara formal, ijazah adalah pengakuan bahwa seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Fungsi ini nyata dan penting. Bagi perusahaan atau instansi yang menerima ribuan lamaran, ijazah menjadi penyaring awal yang efisien.
Bagi anak dari keluarga sederhana, gelar sarjana sering kali menjadi tangga mobilitas sosial yang paling masuk akal. Menganggap ijazah tak berguna jelas keliru.
Persoalannya, kita terlalu sering menyamakan ijazah dengan kompetensi. Padahal keduanya tidak selalu berjalan beriringan. Dunia kerja penuh dengan cerita lulusan berprestasi akademik yang gagap menghadapi masalah nyata, juga profesional tanpa gelar mentereng yang kemampuannya diakui banyak orang.
Di era kursus daring, komunitas profesional, dan portofolio digital, keahlian bisa dibuktikan lewat jalur yang jauh lebih beragam daripada sebelumnya.
Ketika ijazah dipuja berlebihan, ada sejumlah konsekuensi yang patut dicermati.
Pertama, lahirnya pasar gelap kredensial. Praktik jual beli ijazah dan menjamurnya kampus tak berkualitas adalah gejala dari masyarakat yang lebih mengejar kertas daripada ilmu. Selama permintaan terhadap gelar instan masih tinggi, penawarnya akan selalu ada.
Kedua, diskriminasi struktural. Banyak lowongan mensyaratkan gelar tertentu, bahkan untuk pekerjaan yang sebenarnya lebih menuntut keterampilan praktis. Akibatnya, orang yang tidak punya kesempatan kuliah, bukan karena tidak mampu tetapi karena tidak punya akses atau biaya, tersingkir sebelum sempat menunjukkan kemampuannya.
Ketiga, merosotnya makna belajar. Jika tujuan akhir kuliah adalah lulus dan mendapat ijazah, wajar bila sebagian mahasiswa memilih jalan pintas. Pendidikan pun berubah dari proses membangun cara berpikir menjadi urusan administratif.
Lalu apa yang perlu dilakukan?
Dunia usaha dan pemerintah sebagai pemberi kerja perlu mulai menimbang kemampuan secara lebih langsung. Uji praktik, penilaian portofolio, magang, dan rekam jejak kerja dapat melengkapi, bukan menggantikan, ijazah sebagai alat seleksi. Sejumlah perusahaan di berbagai negara sudah mulai melonggarkan syarat gelar untuk posisi tertentu, dan Indonesia bisa belajar dari tren itu dengan tetap memperhatikan konteks lokal.
Perguruan tinggi, di sisi lain, memikul tanggung jawab menjaga nilai ijazah yang diterbitkannya. Ijazah hanya bermakna jika di baliknya ada proses pendidikan yang bermutu dan penilaian yang jujur. Akreditasi dan pengawasan harus menjadi komitmen, bukan formalitas.
Adapun bagi kita sebagai individu, wisuda semestinya dipahami sebagai awal, bukan akhir. Pengetahuan cepat kedaluwarsa, apalagi di tengah perubahan teknologi yang begitu cepat. Gelar yang tidak diikuti kemauan untuk terus belajar hanya akan menjadi pajangan.
Ijazah tetap penting, dan tidak ada alasan untuk meremehkannya. Tetapi masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang menghargai ilmu dan karya, bukan sekadar kertas yang menyertainya. Sudah saatnya kita berhenti bertanya “lulusan mana?” sebagai satu-satunya ukuran, dan mulai lebih sering bertanya, “bisa apa?” (*)
About The Author
Komentar