Ekonomi Makassar

Anggaran 2027, Prioritaskan Program Pengentasan Kemiskinan hingga Pengangguran

Anggaran 2027
Penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), DPRD menekankan pentingnya efektivitas belanja, ketepatan alokasi, dan keberlanjutan program prioritas pembangunan.

Kesepakatan pembahasan tersebut ditandai dengan penandatanganan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam.

Rapat dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, serta pimpinan dan anggota DPRD Makassar.

Mewakili Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sebelum ditindaklanjuti pemerintah kota.

Ray menjelaskan, secara prinsip rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.

Appi Siapkan Bonus Pribadi untuk Atlet Makassar, Apresiasi Juara Umum Porprov 2026

Namun, dalam pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Banggar memberikan sejumlah catatan. Perhatian terutama diarahkan pada efektivitas penyusunan belanja, ketepatan alokasi anggaran, dan optimalisasi program prioritas setiap perangkat daerah.

Banggar juga mengapresiasi koordinasi TAPD bersama perangkat daerah yang melibatkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Menurut Ray, koordinasi tersebut membantu proses validasi dan akurasi data sehingga pembahasan anggaran dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

Meski demikian, penyesuaian belanja oleh TAPD diminta tidak semata-mata berorientasi pada efisiensi. Setiap pengurangan maupun pengalokasian anggaran perlu didasarkan pada kebutuhan faktual di lapangan dan dilakukan secara terukur.

Hal itu dinilai penting agar program prioritas serta kegiatan mendesak yang telah direncanakan dalam RKPD 2027 dan RPJMD Kota Makassar 2025–2029 tetap dapat berjalan optimal.

Kanal Bara-Baraya Kembali Dipenuhi Sampah, 18 Satgas Kecamatan Makassar Dikerahkan untuk Bersihkan

Penggunaan SiLPA Jadi Perhatian

Salah satu poin yang mendapat perhatian Banggar adalah pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang akan digeser ke tahun anggaran 2027.

Ray menegaskan, penggunaan SiLPA harus dilakukan secara optimal, terukur, dan akuntabel. Dengan demikian, anggaran yang bersumber dari masyarakat dapat kembali memberikan manfaat melalui program pembangunan maupun peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, Banggar meminta agar kebutuhan tambahan anggaran dan kegiatan pada sejumlah perangkat daerah dipertimbangkan secara memadai. Namun, keputusan tersebut tetap harus memperhatikan kemampuan penyerapan anggaran serta keberlanjutan penyelesaian kegiatan yang masih berjalan pada 2026.

Banggar juga menyoroti peran strategis perangkat daerah dalam mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kualitas pelayanan publik, penurunan angka kemiskinan, dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka.

Indikator pembangunan tersebut diminta menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2027, sesuai target yang telah ditetapkan dalam RKPD.

Appi Panggil PLN, Defisit Listrik 500 MW Picu Pemadaman Bergilir

Hasil pembahasan terperinci antara Banggar, TAPD, dan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut untuk menyempurnakan dokumen anggaran.

Melalui rapat paripurna tersebut, Banggar meminta DPRD menetapkan rekomendasi hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 untuk diserahkan kepada Wali Kota Makassar.

Rekomendasi itu kemudian menjadi acuan bagi TAPD bersama seluruh perangkat daerah dalam menyempurnakan perencanaan anggaran.

Dengan proses tersebut, kebijakan fiskal Pemerintah Kota Makassar pada 2027 diharapkan lebih terarah, efektif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *