MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat komunikasi dengan serikat pekerja dan pengusaha menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027. Dialog tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sekaligus membahas kebijakan pengupahan dengan mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Upaya itu dilakukan melalui pertemuan yang dipimpin Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah.
Pertemuan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Andi Sudirman mengatakan, komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu terus dibangun untuk menciptakan kesepahaman dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan, terutama terkait penetapan upah minimum.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Menurut Andi Sudirman, pemerintah provinsi ingin lebih konkret dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja dan buruh. Ia menilai kondisi pekerja menjadi salah satu parameter penting untuk melihat keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
Karena itu, diperlukan pemetaan dan perencanaan yang jelas agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat ditangani melalui kebijakan yang tepat.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel dapat semakin memahami kondisi di lapangan, termasuk kebutuhan dan aspirasi pekerja serta serikat buruh.
Penetapan UMP 2027 Berpedoman pada Regulasi
Dalam pembahasan UMP Sulsel 2027, Andi Sudirman menegaskan bahwa seluruh tahapan harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Data statistik resmi juga menjadi salah satu landasan penting dalam proses penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak seluruh pihak menjaga keterbukaan dalam menyampaikan pandangan. Serikat pekerja diharapkan mengemukakan aspirasi berdasarkan data dan argumentasi yang terukur.
Di sisi lain, pengusaha diminta menyampaikan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya operasional, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Sulsel berharap komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha semakin terbuka sehingga proses penetapan UMP 2027 dapat berlangsung dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan.
Pemerintah juga mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dengan kebijakan pengupahan yang memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha. (*)
About The Author
Komentar