MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pusat koordinasi Desk Investasi regional yang mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pembentukan fasilitas tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu.
Penandatanganan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan, baik secara langsung maupun virtual.
Desk Investasi ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pelayanan perizinan, menyelesaikan hambatan investasi, serta mendorong peningkatan realisasi penanaman modal di kawasan Indonesia Timur.
Pembentukan Desk Investasi Sulsel merupakan bagian dari pengembangan enam Desk Investasi regional oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di berbagai wilayah Indonesia.
Sebelumnya, fasilitas serupa telah hadir di Batam dan Denpasar. Pengembangannya kemudian diperluas ke Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.
Berdasarkan informasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Desk Investasi yang berpusat di Makassar memiliki wilayah kerja meliputi Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua.
Permudah Perizinan dan Penyelesaian Hambatan Investasi
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik pembentukan Desk Investasi tersebut. Menurutnya, keberadaan perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di daerah akan memudahkan koordinasi, terutama bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Ia menilai, sejumlah persoalan perizinan yang sebelumnya membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat ditangani lebih mudah melalui fasilitas tersebut.
“Dengan adanya representatif dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulsel, terutama di PTSP, ini memudahkan teman-teman kami untuk berkoordinasi. Termasuk kebutuhan dokumen, akan lebih mudah diurus di daerah masing-masing,” ujar Andi Sudirman.
Selain mempermudah pengurusan dokumen, Desk Investasi diharapkan membantu pemerintah memetakan peluang penanaman modal sekaligus mengantisipasi risiko yang muncul dalam proses perizinan.
Gubernur menjelaskan, masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan perizinan, termasuk rekomendasi dari pemerintah provinsi maupun kementerian, dapat memperoleh kemudahan koordinasi tanpa harus selalu mengurus kebutuhan tersebut langsung ke pemerintah pusat.
Andi Sudirman juga menyoroti potensi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, industri, dan konektivitas kawasan.
Menurutnya, potensi komoditas unggulan daerah perlu diperkuat melalui hilirisasi. Dengan demikian, hasil produksi tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah lebih tinggi.
Ia turut mengapresiasi kehadiran Todotua Pasaribu dalam pembentukan Desk Investasi tersebut. Gubernur menyebut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi itu sebagai putra Sulawesi Selatan.
“Terima kasih banyak atas kedatangannya. Pak Wamen adalah putra Sulsel. Kami menunggu untuk membawakan hal terbaik untuk Sulsel,” tuturnya.
Todotua: Kepastian Hukum Jadi Kunci Menarik Investor
Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu menjelaskan bahwa pembentukan Desk Investasi bertujuan menyelesaikan berbagai hambatan yang selama ini dihadapi investor di daerah.
Persoalan tersebut mencakup kendala perizinan, koordinasi antarlembaga, hingga masalah lahan yang kerap menghambat pelaksanaan proyek investasi.
Menurut Todotua, koordinasi langsung antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar berbagai kendala tersebut dapat segera ditangani dan rencana investasi bisa direalisasikan.
“Kita punya misi untuk berkoordinasi dengan teman-teman daerah untuk bisa mempercepat pelaksanaan atau merealisasikan apa-apa yang menjadi kendala-kendala, hambatan-hambatan, sehingga itu bisa segera terimplementasi,” kata Todotua.
Ia juga menegaskan bahwa iklim investasi yang kondusif dan kepastian hukum menjadi faktor penting untuk menarik minat investor, termasuk di tengah dinamika ekonomi global maupun domestik.
Todotua menyebut Indonesia memiliki modal besar untuk menarik investasi, antara lain jumlah penduduk yang menempati posisi keempat terbesar di dunia serta letak geografis yang strategis.
“Kalau negara ini bisa menciptakan iklim investasi yang baik dan kepastian berinvestasi yang baik, ya, negara kita ini punya semuanya. Populasi nomor 4 di dunia, posisi letak strategis yang sangat baik,” jelasnya.
Melalui pembentukan Desk Investasi regional di Makassar, pemerintah berharap koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif. Penyelesaian hambatan perizinan dan persoalan investasi diharapkan semakin cepat sehingga mendorong masuknya penanaman modal, membuka lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi Sulawesi, Maluku, dan Papua. (*)
About The Author
Komentar