MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai memperkuat langkah antisipasi banjir dan genangan di Kota Makassar menjelang musim hujan. Sejumlah titik yang selama ini kerap terdampak genangan menjadi perhatian dalam koordinasi lintas instansi yang digelar di Kantor Gubernur Sulsel.
Rapat koordinasi berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan, Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan 14 kecamatan di Makassar, sejumlah pihak dari Kabupaten Gowa, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan terkait pengelolaan sumber daya air, infrastruktur jalan, tata ruang, dan lingkungan.
Kepala Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengatakan pertemuan itu digelar untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan sekaligus menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai persoalan genangan.
Sejumlah instansi yang dilibatkan antara lain Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Selatan, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Inspektorat.
Fahlevi menjelaskan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aktivitas bangunan yang diduga tidak memiliki izin, tetapi tetap beroperasi dan berpotensi mengganggu sistem drainase.
Karena itu, pengawasan di tingkat wilayah dinilai perlu diperkuat. Pemerintah kecamatan dan kelurahan didorong lebih aktif memantau kondisi lingkungan serta aktivitas bangunan yang berpotensi menghambat aliran air.
Ia juga menyoroti kebiasaan membuang sampah maupun limbah ke saluran drainase dan selokan yang dapat memperburuk persoalan genangan.
“Ini perlu kerja sama antara semua pihak, termasuk bagaimana memberikan teguran kepada sejumlah penjual yang membuang sampah atau limbah ke drainase dan selokan,” kata Fahlevi.
Lima Titik Rawan Genangan Menjadi Perhatian
Dalam rapat tersebut, sejumlah ruas jalan utama di Makassar turut menjadi perhatian pemerintah. Di antaranya Jalan Andi Pangeran Pettarani, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Urip Sumoharjo, dan Jalan Sultan Alauddin.
Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu, mengungkapkan bahwa berdasarkan data BBWS, terdapat sejumlah lokasi yang selama ini kerap mengalami banjir dan genangan.
Lokasi tersebut meliputi Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan Kantor Gubernur Sulsel; Jalan Andi Pangeran Pettarani di Kecamatan Rappocini; Perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya; Jalan Inspeksi Kanal Borong di Kecamatan Manggala; serta kawasan depan Universitas Hasanuddin (Unhas).
Menurut Rahayu, persoalan genangan tidak selalu disebabkan oleh kapasitas kanal utama. Hasil pemantauan BBWS menunjukkan bahwa sejumlah kanal masih memiliki ruang untuk menampung air. Namun, aliran pada saluran lain justru kerap terganggu sehingga air meluap sebelum mencapai saluran utama.
“Permasalahan sering terjadi karena air tidak bisa mengalir sehingga akhirnya tergenang. Sementara, setelah kami cek, di saluran utama atau kanal masih ada ruang untuk menampung air,” ujar Rahayu.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BBWS Pompengan Jeneberang akan melakukan pemeliharaan kanal dan saluran air. Langkah ini ditujukan untuk memastikan aliran air tetap berfungsi dan tidak terhambat.
Rahayu mengapresiasi koordinasi lintas instansi yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi antarlembaga diperlukan agar setiap pihak dapat menyiapkan langkah penanganan sesuai tugas dan kewenangannya.
Puncak Musim Hujan Diprediksi Januari 2027
Kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir dan genangan juga berkaitan dengan prakiraan musim hujan di wilayah Makassar dan sekitarnya.
Berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang disampaikan dalam materi tersebut, musim hujan diperkirakan mulai berlangsung pada Desember 2026. Sementara puncaknya diprediksi terjadi pada Januari 2027.
Rahayu menilai koordinasi yang dilakukan sebelum periode tersebut menjadi kesempatan bagi seluruh instansi untuk mempersiapkan langkah antisipasi.
“Ini menjadi momentum yang baik bagi kita semua. Sesuai dengan tugas masing-masing, bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi musim hujan,” tuturnya.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap pengawasan terhadap saluran drainase, aktivitas bangunan, serta titik-titik rawan genangan dapat ditingkatkan. Pemeliharaan kanal dan saluran air juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko banjir ketika intensitas hujan meningkat. (*)
About The Author
Komentar