Makassar,–Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri kegiatan Pembukaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di halaman Kantor TVRI Sulsel, Jl. Padjonga Dg. Ngalle No.14, Makassar, Senin (13/10/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Sulawesi Selatan, serta memastikan keterjangkauan pangan bagi masyarakat menjelang akhir tahun.
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah Mustika Ilham turut meninjau sejumlah tenant dan stan pelaku usaha pangan yang berpartisipasi dalam kegiatan GPM Serentak.
Ketua FKPPI Sulsel itu juga didampingi oleh Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar, Alamsyah Sahabuddin, serta berdialog langsung dengan para pelaku usaha dan masyarakat yang hadir.
- Royal Sentraland Maros Berkali-kali Distroni Maling, Pengelola Dipertanyakan
- Djony Bunarto Tjondro: Desa Sejahtera Astra Perkuat Kemandirian Batik Masyarakat Singkawang
- BPBD Makassar Salurkan Bantuan Darurat ke Korban Kebakaran di Somba Opu
- APPI Geram Ada ASN Santai dan Merokok di Saat Jam Kerja
- Proyek RISE Jadi Andalan Makassar Atasi Sanitasi dan Banjir Perkotaan
“Gerakan Pangan Murah ini sangat penting untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah Kota Makassar tentu mendukung penuh inisiatif seperti ini, karena sejalan dengan komitmen kami dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat kota,” ujar Aliyah Mustika Ilham.
Kehadiran Aliyah Mustika Ilham menjadi wujud nyata dukungan Pemerintah Kota Makassar terhadap program pemerintah provinsi dalam menjaga ketahanan pangan regional dan memperkuat sinergi lintas daerah di Sulawesi Selatan.
Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, unsur Forkopimda Sulsel, serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan secara Virtual.
Melalui kegiatan ini, Aliyah Mustika Ilham yang juga menjabat sebagai Ketua FKPPI Sulsel, berharap sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dapat terus terjalin untuk menciptakan pangan yang stabil, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Sulsel. (*)
About The Author
