JEDDAH – Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi resmi mengawali persiapan haji 1447 H/2026 M. Momen bersejarah ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Haji dan Umrah RI dan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Selasa (11/11/2025) di Jeddah, yang memastikan kuota haji Indonesia tahun 2026 sebanyak 221.000 jemaah.

Penandatanganan yang berlangsung dalam rangkaian Konferensi dan Pameran Haji ke-5 ini dihadiri langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, H. Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah. Suasana pertemuan digambarkan akrab dan produktif, mencerminkan kemitraan yang solid antara kedua negara dalam menyukseskan ibadah haji.

• UMI-Pemkot Makassar Perkuat Kolaborasi Kesehatan Berbasis Interprofessional Education
• HUT ASITA ke-55, Aliyah Mustika Ilham Tegaskan Komitmen Pemkot Makassar Kembangkan Pariwisata
• Sulsel Fokus Selesaikan 6 Kasus Sengketa Lahan Strategis, Libatkan Jaksa Khusus
• Arogansi Amerika dan Kenaifan Dunia Internasional
• Pemprov Sulsel Menang Kasasi di MA, Gubernur Sulsel: Alhamdulillah Berkah-Nya untuk Warga Manggala

Gus Irfan Beberkan Poin Kunci Kesepakatan Haji 2026

Dalam keterangan persnya, Gus Irfan menyampaikan kabar gembira sekaligus sejumlah poin kunci yang menjadi fokus persiapan haji tahun depan.

“Alhamdulillah… kita pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 221.000 jemaah, semuanya datang melalui Jeddah dan Madinah,” ujar Gus Irfan.

Lebih dari sekadar kuota, pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting yang akan langsung berdampak pada calon jemaah, terutama terkait syarat kesehatan haji 2026.

Fokus pada Kesehatan Jemaah dan Transparansi Dam

Salah satu pembahasan utama adalah Istitā‘ah Kesehatan. Pemerintah Arab Saudi menekankan bahwa kelayakan kesehatan calon jemaah adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Indonesia akan memperketat proses pemeriksaan kesehatan di tanah air untuk memastikan seluruh calon jemaah memenuhi standar yang ditetapkan sebelum berangkat.

Dalam hal transparansi, kedua pihak juga menyepakati mekanisme pembayaran Dam yang lebih akuntabel. Pembayaran akan dilakukan secara resmi melalui lembaga Adahi dan platform digital Nusuk Masar, menghindari praktik-praktik yang tidak diinginkan.

Integrasi Data dan Komitmen Kesuksesan Bersama

Untuk memperlancar operasional di tanah suci, Indonesia dan Arab Saudi juga menegaskan komitmen untuk menyinkronkan data jemaah. Integrasi data yang mencakup kloter, penerbangan, akomodasi hotel, dan transportasi menjadi prioritas. Sejumlah syarikah (perusahaan) Arab Saudi bahkan telah membuka kantor di Indonesia untuk mempermudah koordinasi.

Gus Irfan menutup pernyataannya dengan pesan tentang kolaborasi, “Keberhasilan haji Indonesia adalah cerminan kesuksesan penyelenggaraan haji secara keseluruhan bagi Arab Saudi. Begitu pun sebaliknya, jika ada tantangan, kedua pihak berkomitmen untuk saling mendukung.”

MoU ini menjadi landasan kokoh menuju penyelenggaraan Haji 1447 H / 2026 M yang lebih tertib, sehat, dan berkeadaban, sekaligus bukti nyata hubungan bilateral yang semakin kuat antara Indonesia dan Arab Saudi dalam melayani tamu-tamu Allah. (*)