Oleh: Waldi, S.Tr.Par.,M.M

Banyak daerah di Indonesia memiliki kekayaan komoditas yang melimpah. Di Sulawesi Selatan, sektor pertanian dan perkebunan menjadi sumber utama penghidupan masyarakat sekaligus penopang ekonomi daerah. Salah satu komoditas yang menonjol adalah kakao, yang selama puluhan tahun menjadi andalan petani dan penyumbang aktivitas ekonomi lokal. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selama ini, kakao dan komoditas daerah lainnya lebih sering diperlakukan sebagai bahan mentah. Biji kakao dijual apa adanya, kemudian dikirim ke luar daerah untuk diolah lebih lanjut. Nilai ekonomi memang tercipta, tetapi sebagian besar tidak tinggal di daerah penghasil. Manfaat terbesar justru dinikmati ketika kakao tersebut diolah menjadi cokelat, bubuk kakao, atau produk turunan lainnya.
Rendahnya nilai tambah ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi daerah masih lemah. Kegiatan pengolahan pascapanen kakao, seperti fermentasi terstandar, pengemasan, dan pengembangan produk, masih terbatas. Akibatnya, daerah penghasil hanya berada di tahap awal rantai usaha, dengan keuntungan yang kecil dan risiko yang besar.

Kondisi ini membuat pelaku usaha lokal, terutama petani kakao, berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Mereka sering bergantung pada perantara, memiliki akses informasi pasar yang terbatas, dan sulit menentukan harga. Ketika harga kakao turun di pasar, dampaknya langsung dirasakan oleh petani, sementara perlindungan ekonomi masih belum memadai.

Masalah nilai tambah juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia. Mengelola kakao tidak cukup hanya dengan kemampuan menanam dan memanen. Diperlukan pengetahuan tentang pengolahan pascapanen, manajemen usaha, pemahaman pasar, dan kemampuan berinovasi. Tanpa penguatan kapasitas tersebut, kakao daerah akan sulit berkembang menjadi produk yang berdaya saing.

Sayangnya, pembangunan ekonomi daerah masih sering difokuskan pada peningkatan jumlah produksi kakao. Produksi yang meningkat dianggap sebagai keberhasilan, meskipun pendapatan petani tidak banyak berubah. Jika pengolahan tidak berkembang, daerah akan terus bergantung pada penjualan biji kakao mentah dan rentan terhadap perubahan harga pasar.

Padahal, kakao memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak ekonomi daerah. Pengembangan nilai tambah tidak selalu harus melalui industri besar. Pengolahan skala menengah berbasis koperasi, UMKM, dan usaha lokal—seperti fermentasi berkualitas dan produk olahan sederhana—lebih realistis untuk dikembangkan dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong perubahan ini. Kebijakan yang mendukung penguatan pengolahan kakao, kemudahan akses pembiayaan, serta penyediaan fasilitas pascapanen bersama perlu diperkuat. Selain itu, kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha dapat membantu meningkatkan kemampuan petani dan pelaku usaha kakao lokal.

Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar kakao daerah. Akses informasi harga, standar mutu, dan pemasaran daring memungkinkan pelaku usaha memahami kebutuhan pasar dengan lebih baik. Dengan informasi yang lebih terbuka, peluang untuk meningkatkan pendapatan menjadi lebih besar.

Tantangan menciptakan nilai tambah dari komoditas daerah, khususnya kakao, bukanlah hal yang mustahil untuk diatasi. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang dalam membangun ekonomi daerah. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya hasil panen, tetapi dari seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan oleh petani dan masyarakat.

Jika kakao dikelola dengan lebih baik, komoditas ini tidak hanya menjadi bahan mentah yang dikirim keluar daerah, tetapi dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih adil, kuat, dan berkelanjutan. (*)