Makassar — Laju persaingan menuju bursa Pemilihan Ketua Real Estate Indonesia (REI) Sulawesi Selatan semakin dinamis. Di tengah maraknya narasi gagasan yang diusung para kandidat, calon kuat Ketua REI Sulsel, Haji Badris Salam, menunjukkan aksi taktis melalui konsolidasi kelembagaan yang konkret bersama instansi pertanahan.
Badris Salam menggelar pertemuan bisnis dan diskusi strategis bersama Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Gowa, Aksara Alif Raja, S.E., S.H., M.Adm.SDA., QRMP., di salah satu pusat keramaian kawasan Panakkukang, Kota Makassar. Pertemuan ini menegaskan komitmen Badris untuk menghadirkan solusi nyata bagi iklim investasi perumahan di Sulawesi Selatan.
Langkah yang dilakukan calon Ketua REI Sulsel ini bukan sekadar pencitraan momentum politik organisasi semata, melainkan kelanjutan dari hubungan kerja sama yang telah terbangun lama. Kepala BPN Gowa, Aksara Alif Raja, mengakui bahwa sosok Haji Badris Salam sudah sangat familier bagi dirinya jauh sebelum ia menjabat sebagai Kepala BPN di Kabupaten Gowa.
Bagi Badris, kepastian hukum serta efisiensi proses legalitas lahan merupakan fondasi utama dalam dunia pengembang properti. Masalah perizinan tanah hendaknya diselesaikan melalui jalur koordinasi yang matang dan berkelanjutan, bukan sekadar dijadikan wacana komoditas kampanye.
“Bagi kami, kolaborasi dengan BPN seperti yang terus kami jalankan bersama Bapak Alif Raja di Gowa adalah kerja harian yang substansial. Developer butuh kepastian hukum yang cepat, efisien, dan tanpa hambatan birokrasi yang berbelit-belit,” tegas Badris Salam.
Fokus Solusi Bisnis dan Penguatan Rantai Pasok
Sebagai pimpinan korporasi properti yang sarat pengalaman, Badris memandang tantangan para anggota REI Sulsel saat ini kian kompleks. Beban operasional pengembang tidak hanya berhenti pada kemudahan perizinan, tetapi juga mencakup efisiensi biaya konstruksi, ketersediaan material, hingga akses perbankan.
Oleh karena itu, ia menekankan bahwa arah kepemimpinan organisasi pengembang properti terbesar di Sulawesi Selatan ini wajib digerakkan oleh sosok problem solver. Pemimpin masa depan harus memiliki jejaring ekosistem bisnis yang mapan serta mampu mengeksekusi kebijakan yang memberikan dampak langsung di lapangan.
Melalui kolaborasi erat bersama jajaran instansi pertanahan seperti BPN, Badris optimistis dapat membawa angin segar bagi efisiensi bisnis para pengembang daerah. Kepastian durasi pengurusan sertifikat dan perizinan lahan akan memangkas biaya operasional proyek secara signifikan. (*)