MAKASSAR — Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi menyiapkan skema penataan SPBU untuk mengurai antrean bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya Solar, yang sempat terjadi di sejumlah titik di Kota Makassar.
Skema tersebut dibahas saat Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Sulawesi Deny Sukendar menemui Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Dalam pertemuan itu, Pertamina memaparkan rencana membagi SPBU di Kota Makassar ke dalam empat klaster berdasarkan karakteristik wilayah dan kebutuhan konsumen.
Deny mengatakan, pembagian klaster dilakukan agar pelayanan Solar lebih terarah sekaligus mencegah antrean kendaraan mengganggu kelancaran lalu lintas.
“Jadi, kami bagi menjadi empat klaster, Pak,” kata Deny.
Klaster Pelabuhan Prioritaskan Kendaraan Logistik
Klaster pertama merupakan Klaster Pelabuhan yang mencakup empat SPBU, yakni SPBU Soekarno Hatta, SPBU Bandang, SPBU Paotere, dan SPBU Tentara Pelajar yang berada di ujung akses tol.
Menurut Deny, kawasan tersebut memiliki karakteristik berbeda karena mayoritas konsumennya merupakan kendaraan logistik dan truk yang aktivitasnya berkaitan dengan pergerakan barang serta kedatangan kapal.
Karena itu, Pertamina akan memprioritaskan pelayanan Solar di kawasan tersebut, termasuk melakukan rekonfigurasi nozzle untuk meningkatkan kapasitas pelayanan.
“Di Klaster Pelabuhan ini karena memang mayoritas konsumennya adalah truk dan juga armada logistik, sehingga ini akan kami prioritaskan produk Solar, termasuk nanti rekonfigurasi nozzle,” jelasnya.
Pertamina juga tidak akan menerapkan pembatasan waktu pengisian Solar di kawasan Pelabuhan. Kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan armada logistik yang waktu operasionalnya mengikuti aktivitas bongkar muat dan kedatangan kapal.
“Untuk Klaster Pelabuhan ini tidak ada jam pembatasan waktu pembeliannya. Prioritasnya untuk angkutan logistik,” ungkap Deny.
Klaster Perintis Tetap Terapkan Pembatasan Waktu
Klaster kedua adalah Klaster Perintis yang mencakup kawasan mulai dari Bandara Sultan Hasanuddin di Sudiang hingga wilayah sekitar Universitas Hasanuddin (Unhas).
Di kawasan ini terdapat empat SPBU yang diprioritaskan menjadi pusat pelayanan Solar, yakni SPBU Pintu 1 Unhas, SPBU Tamalanrea/Depan BTP, SPBU Perintis/KM 16, serta SPBU KM 18/Pai.
Berbeda dengan Klaster Pelabuhan, Pertamina tetap memberlakukan pembatasan waktu pengisian Solar di kawasan Perintis.
Deny mengatakan, kebijakan tersebut diterapkan karena dalam dua bulan terakhir konsentrasi antrean di wilayah Perintis dinilai cukup mengganggu arus lalu lintas.
“Di Klaster Perintis ini tetap kami berlakukan pembatasan waktu, karena kami amati dua bulan terakhir konsentrasi antrean di wilayah Perintis memang cukup mengganggu lalu lintas,” katanya.
Selain kondisi jalan yang relatif terbatas, kawasan tersebut juga banyak dilalui kendaraan logistik dan bus. Kondisi itu membuat antrean kendaraan besar berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas.
Klaster Pettarani Jadi Penyokong Pelayanan Solar
Klaster ketiga merupakan Klaster Penyokong Solar di kawasan Pettarani. Wilayah ini dipilih karena menjadi salah satu jalur penghubung dari arah Gowa menuju kawasan Perintis dan Maros.
Klaster Pettarani terdiri atas empat SPBU, yakni kawasan Alauddin, Pengayoman, Pettarani, dan Veteran Utara.
Untuk klaster tersebut, Pertamina juga akan menerapkan pengaturan waktu pengisian yang disesuaikan dengan kondisi lalu lintas dan karakteristik pengguna Solar di masing-masing lokasi.
Deny menyebut pengaturan waktu di kawasan dalam kota juga dapat dikombinasikan dengan kebijakan ganjil-genap sesuai arahan Pemerintah Kota Makassar.
“Untuk wilayah Pettarani, sesuai dengan hasil pertemuan ini, bisa diberlakukan ganjil-genap di wilayah klaster dalam kota,” tuturnya.
Sementara itu, Pertamina masih memfinalisasi klaster keempat sebagai bagian dari skema penataan pelayanan Solar di Kota Makassar.
Antrean Solar Disebut Mulai Normal
Deny mengatakan, secara umum kondisi antrean BBM di Kota Makassar saat ini sudah cenderung normal. Pertamina juga terus mengevaluasi kebijakan pengaturan jam maupun penerapan ganjil-genap.
“Antrean di Kota Makassar sekarang sudah cenderung normal. Kami juga memperketat terutama dengan kebijakan ganjil-genap yang sudah diberlakukan,” katanya.
Ia menambahkan, konsumsi Pertalite maupun Solar saat ini berada dalam kondisi normal. Meski demikian, Solar tetap menjadi perhatian karena membutuhkan pengaturan lebih spesifik agar pelayanan kepada konsumen tidak berdampak terhadap pengguna jalan lainnya.
“Produk gasoil atau Solar ini menjadi concern (kekhawatiran) kita bersama. Karena memang ini perlu diatur,” lanjut Deny.
Menurutnya, pengaturan klaster dan jam pengisian yang telah diterapkan sebelumnya menunjukkan hasil positif di lapangan. Pola tersebut akan terus dievaluasi dan disesuaikan bersama Pemerintah Kota Makassar.
“Harapannya kondisi yang sekarang sudah cenderung normal dan landai ini bisa seterusnya berlaku,” harapnya.
“Jadi, bukan hanya teman-teman yang mengisi kendaraan untuk Solar, tetapi juga pengguna jalan lain bisa menikmati dan merasakan kenyamanan,” tambahnya.
25 SPBU Pernah Dioperasikan 24 Jam
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina juga menyampaikan perkembangan operasional SPBU di Kota Makassar.
Dari total 45 SPBU yang ada di Makassar, Pertamina sempat mengoperasikan 25 SPBU selama 24 jam ketika terjadi peningkatan antrean BBM. Dalam kondisi normal, jumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebelumnya hanya sekitar 11 titik.
“Saat terjadi krisis itu kami operasionalkan 25 SPBU selama 24 jam. Tetapi dalam kondisi normal sebenarnya hanya 11 SPBU, artinya sudah naik dua kali lipat,” ungkap Deny.
Saat kondisi mulai kembali normal, konfigurasi operasional secara bertahap dikembalikan. Namun, Pertamina tetap memberikan tambahan waktu pelayanan di sejumlah SPBU.
Sebanyak delapan SPBU di Kota Makassar mendapatkan perpanjangan jam operasional dengan rata-rata waktu pelayanan hingga 18 jam.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penyesuaian pelayanan berdasarkan kondisi kebutuhan BBM di lapangan.
Pihak Pertamina sebelumnya juga melaporkan penyaluran BBM di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat telah kembali normal, sembari tetap melakukan penguatan pasokan dan penyesuaian operasional SPBU.
Pertamina Perkuat Pengawasan Solar Bersubsidi
Selain penataan klaster, Pertamina memastikan pengawasan penyaluran Solar bersubsidi tetap dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kami jajaran Pertamina juga terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian melalui satuan tugas yang dibentuk untuk mengawasi distribusi BBM bersubsidi,” tegasnya.
Deny berharap koordinasi tersebut terus diperkuat bersama Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk melalui pengawasan di tingkat kecamatan.
Terkait target kondisi antrean hingga akhir tahun, Deny mengatakan Pertamina akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lapangan.
“Kami juga melaporkan dan berkoordinasi terus dengan Bapak Wali Kota dan juga Pemprov,” tuturnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Kesbangpol Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Perdagangan Makassar, serta jajaran terkait lainnya. (*)