Makassar, —Meski hanya terdapat satu kandidat, Haji Badri Ssalam belum otomatis ditetapkan sebagai Ketua DPD REI Sulsel. Steering Committee (SC) Musyawarah Daerah (Musda) XV REI Sulsel memastikan penetapan tetap harus melalui persidangan pleno Musda.

Ketua SC Musda XV REI Sulsel, Aldin Bulen, mengatakan mekanisme tersebut mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Petunjuk Organisasi REI.

Selain pencalonan, SC Musda XV REI Sulsel juga telah menutup tahapan pendaftaran peserta penuh atau voter yang memiliki hak suara dalam Musda.

Aldin menyebut jumlah peserta penuh yang masuk sementara berada di kisaran 300 orang. Namun, angka tersebut masih harus melalui proses validasi berdasarkan AD/ART dan Petunjuk Organisasi REI.

“Perkiraan yang masuk sudah seputaran 300, tapi belum tervalidasi. Tentu mungkin berkurang atau bertambah. Yang pasti sudah tidak bertambah, sudah seputaran 300,” katanya.

Jumlah peserta penuh tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam pembukaan persidangan Musda, khususnya untuk memastikan terpenuhinya kuorum.

Pada pembukaan pleno pertama, peserta akan menjalani absensi untuk memastikan jumlah peserta penuh yang hadir memenuhi ketentuan kuorum 50 persen plus satu.

“Apabila dibuka acara Musda pleno pertama, maka terlebih dahulu dilakukan absensi untuk mengecek peserta penuh yang telah terdaftar 50 plus satu,” jelas Aldin.

Jika kuorum belum terpenuhi, persidangan dapat diskors selama 15 hingga 30 menit. Waktu tersebut diberikan untuk memberi kesempatan kepada peserta penuh yang masih dalam perjalanan atau belum memasuki ruang sidang.

Setelah masa skors berakhir, persidangan dapat dilanjutkan sesuai mekanisme organisasi.

Dengan hanya satu kandidat yang mengembalikan formulir, Musda XV REI Sulsel tetap memiliki tahapan resmi yang harus dilalui.

Penetapan HBS sebagai Ketua DPD REI Sulsel periode 2026-2029 akan diserahkan kepada mekanisme persidangan pleno dan peserta penuh Musda.

Selain agenda kepemimpinan, Musda XV REI Sulsel juga menyiapkan sejumlah agenda pendukung, termasuk talkshow yang menghadirkan perwakilan BPN Pusat, BP Tapera, serta sejumlah pihak terkait sektor properti.

SC memastikan seluruh rangkaian Musda tetap berjalan berdasarkan ketentuan organisasi yang berlaku. (*)