MAKASSAR — Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan. Dukungan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM.

Aspirasi itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Pertemuan tersebut dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, dan turut dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Dalam pertemuan tersebut, Andi Sudirman menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah, mulai dari pengembangan industri dan UMKM, pariwisata, konektivitas, hingga dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

Ia menyebut Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Potensi tersebut, menurutnya, perlu diperkuat melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri, UMKM, dan pariwisata.

“Kami tentu berterima kasih kepada rombongan Komisi VII yang melihat kondisi Sulsel sebagai hub, terutama sebagai barometer pengembangan industri, UMKM, pariwisata, dan bidang lainnya,” ujarnya.

Gubernur Soroti Pengembangan 3 Juta UMKM

Andi Sudirman menyebut sekitar 3 juta UMKM telah terdaftar di Sulawesi Selatan. Pemerintah provinsi, kata dia, telah melakukan pembinaan melalui fasilitasi sertifikasi, peningkatan kualitas kemasan produk, hingga bantuan peralatan usaha.

Meski demikian, ia menilai upaya tersebut masih membutuhkan dukungan lebih besar agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan usaha dan memperluas pemasaran.

“Sulawesi Selatan memiliki potensi UMKM yang sangat besar. Saat ini, sekitar 3 juta UMKM telah terdaftar di Sulsel. Pemerintah provinsi terus melakukan berbagai upaya pembinaan, mulai dari fasilitasi sertifikasi, peningkatan kualitas kemasan produk, hingga pemberian bantuan peralatan usaha. Akan tetapi itu tidak pernah cukup. Karena itu, kami meminta adanya intervensi dan bantuan untuk UMKM masyarakat kami,” ungkapnya.

Untuk memperluas akses pemasaran, Pemprov Sulsel juga mengembangkan Bajubodo.com, platform lokapasar lokal yang menyediakan katalog elektronik atau e-katalog dan dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat.

Andi Sudirman berharap platform tersebut terus diperkuat melalui standardisasi dan peningkatan kualitas produk serta perluasan akses pasar. Dengan begitu, produk UMKM Sulsel diharapkan semakin mampu bersaing.

“Kita ingin ada dukungan untuk daerah, termasuk bantuan terkait UMKM kita. Sulsel sebagai hub Indonesia Timur sudah sepantasnya memiliki platform dan standar yang dapat mendukung pengembangan UMKM,” tegasnya.

Ia berharap aspirasi terkait pengembangan UMKM tersebut dapat diperjuangkan di tingkat pusat, terutama untuk mendukung jutaan pelaku usaha di Sulawesi Selatan.

“Kami berharap apa yang kami sampaikan ini dapat diperjuangkan di pusat. Kami memohon agar ke depan Sulawesi Selatan mendapat perhatian lebih, khususnya dalam perjuangan mengembangkan 3 juta UMKM kita,” tutupnya.

Komisi VII Soroti Infrastruktur Laut dan Tol

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Menurut Evita, Sulawesi Selatan memiliki potensi pariwisata yang besar sehingga penguatan promosi destinasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perlu menjadi perhatian.

“Potensi pariwisata di Sulawesi Selatan bagus sekali. Kita melakukan penguatan promosi wisata dan penguatan SDM,” ujarnya.

Evita juga menyampaikan bahwa aspirasi pemerintah daerah akan ditindaklanjuti. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian ialah penguatan infrastruktur, terutama infrastruktur laut dan jalan tol, untuk mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Apa yang menjadi keinginan dari Pemprov itu akan ditindaklanjuti. Paling prioritas itu infrastruktur laut dan tol,” ungkapnya.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan secara langsung kepada Komisi VII DPR RI, khususnya dalam penguatan sektor industri, UMKM, pariwisata, dan konektivitas Sulawesi Selatan. (*)