MAKASSAR — Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Sulawesi Selatan mencapai Rp1,39 triliun hingga akhir Agustus 2026.

Realisasi tersebut mendukung pembangunan 11.111 unit rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di 22 kabupaten dan kota

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Hari Utomo, mengatakan capaian tersebut merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi kelompok berpenghasilan rendah.

“Program FLPP memasuki tahun kedua dan hingga Agustus 2026 sudah dibangun 11.111 unit rumah dengan penyaluran Rp1,39 triliun,” kata Hari Utomo, belum lama ini.

Menurut Hari, FLPP menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Skema pembiayaan bersubsidi ini juga ditujukan untuk menjawab keterbatasan MBR dalam mengakses pembiayaan perumahan melalui lembaga keuangan formal.

Dukungan pembiayaan jangka panjang dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan hunian masyarakat. Selain memperluas akses kepemilikan rumah, program ini turut menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui pembangunan perumahan.

Hari mengatakan, rumah subsidi memiliki pasar yang relatif terserap karena diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau.

“Program FLPP berdampak terhadap sosial ekonomi karena mampu menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti, sebab rumah subsidi hampir selalu diminati masyarakat berkat suku bunga rendah dan harga yang terjangkau,” katanya.

Ia menjelaskan, penyaluran FLPP tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga berkaitan dengan aktivitas sejumlah sektor usaha. Pembangunan rumah subsidi, antara lain, melibatkan sektor konstruksi, penyediaan material bangunan, serta berbagai jasa pendukung.

Dalam pelaksanaannya, program FLPP melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya untuk mendukung penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Capaian hingga Agustus 2026 tersebut menunjukkan skala penyaluran pembiayaan rumah subsidi di Sulawesi Selatan. Namun, dampak lebih lanjut terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan perekonomian daerah tetap perlu dilihat berdasarkan data realisasi pembangunan serta indikator ekonomi terkait. (*)