MAKASSAR — Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.
Putusan tersebut membuat penetapan kembali Bahtiar sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar tetap dinyatakan sah menurut hukum.
Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, S.H., M.H., membacakan putusan perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks dalam persidangan di PN Makassar, Senin (9/11/2026).
Perkara yang menjerat mantan Pj Gubernur Sulsel tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.
Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjelaskan bahwa ruang lingkup pemeriksaan praperadilan terbatas pada pengujian aspek formil tindakan aparat penegak hukum. Pemeriksaan tersebut tidak mencakup pembuktian materi pokok perkara.
Atas dasar itu, dalil pemohon yang menyatakan dirinya sebagai kepala daerah tidak bertanggung jawab atau tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak menjadi objek pemeriksaan praperadilan.
Menurut hakim, persoalan mengenai keterlibatan seseorang dalam dugaan tindak pidana harus diuji melalui pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Hakim nilai syarat alat bukti terpenuhi
Selain memperhatikan batas kewenangan praperadilan, hakim juga mempertimbangkan keberatan Bahtiar terkait penggunaan alat bukti oleh penyidik Kejati Sulsel.
Dalam persidangan, pemohon dinilai tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Sementara itu, penilaian mengenai bobot dan kekuatan alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan perkara pokok.
Hakim juga menegaskan bahwa alat bukti yang digunakan dalam penyidikan sebelumnya tetap dapat dipergunakan kembali sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti tersebut tidak sah.
Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 serta keterangan ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam persidangan, hakim mempertimbangkan bahwa penilaian terhadap keterangan saksi bertumpu pada substansi keterangan yang diberikan, bukan semata-mata pada identitas atau orang yang menjadi saksi.
Dalam perkara ini, hakim berpendapat Kejati Sulsel selaku termohon telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar hakim menolak keberatan pemohon mengenai keabsahan penetapan tersangka.
Keberatan terkait hak tersangka juga ditolak
Hakim turut mempertimbangkan keberatan Bahtiar mengenai tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 90 ayat (3) KUHAP.
Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan oleh penyidik kepada pemohon saat menjalani pemeriksaan.
Dengan demikian, tidak dicantumkannya rincian hak tersebut secara tertulis dalam surat penetapan tersangka tidak serta-merta menggugurkan keabsahan penetapan tersebut.
Sementara itu, keberatan pemohon mengenai penyebutan namanya dalam surat dakwaan perkara lain juga dinilai tidak memiliki dasar hukum sehingga patut ditolak.
Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi bagian dari dasar hakim dalam menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Bahtiar Baharuddin.
Kejati Sulsel lanjutkan pemberkasan perkara
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik putusan PN Makassar tersebut.
Ia mengapresiasi hakim yang dinilai telah memeriksa dan memutus permohonan praperadilan secara objektif berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di PN Makassar, Senin (9/11/2026).
Soetarmi juga menyampaikan apresiasi kepada tim jaksa kuasa termohon yang telah mempertahankan argumentasi hukum Kejati Sulsel selama proses persidangan.
Setelah putusan praperadilan dibacakan, Kejati Sulsel memastikan proses penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan bibit nanas akan dilanjutkan dengan fokus menyelesaikan pemberkasan.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.
Dengan berlanjutnya proses penyidikan, pembuktian mengenai dugaan tindak pidana dalam pengadaan bibit nanas tersebut selanjutnya akan diuji melalui proses peradilan pada tahap pemeriksaan pokok perkara.
Putusan praperadilan ini berkaitan dengan keabsahan penetapan tersangka, bukan putusan yang menyatakan Bahtiar Baharuddin terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. (*)
About The Author
Komentar