JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar berkomitmen memperluas akses layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) sekaligus memperkuat penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan perlindungan kesehatan masyarakat setelah Makassar meraih penghargaan nasional sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program UBM dan Implementasi KTR.
Penghargaan dari Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, yang mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.

Penyerahan penghargaan berlangsung pada 15 November 2026 di Gedung Kartika Expo Center, Balai Kartini, Jakarta.
Nursaidah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, lintas sektor, dan masyarakat dalam mendukung pengendalian konsumsi tembakau.
“Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kota Makassar bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengembangkan layanan Upaya Berhenti Merokok dan mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok secara berkelanjutan,” jelas Nursaidah, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, perluasan layanan UBM menjadi salah satu fokus penguatan program kesehatan masyarakat. Melalui layanan konseling di puskesmas, masyarakat, khususnya perokok yang ingin berhenti, dapat memperoleh konsultasi dan pendampingan selama menjalani proses tersebut.
Dalam pelaksanaan program, sebanyak 50 persen puskesmas disebut telah menyelenggarakan layanan konseling UBM dengan dukungan tenaga kesehatan terlatih.
Layanan tersebut juga diintegrasikan dengan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui Posbindu PTM, pelayanan terpadu di puskesmas, serta kegiatan promotif dan preventif lainnya.
Pendampingan klien dilakukan secara berkesinambungan, mulai dari asesmen, penyusunan rencana berhenti merokok, hingga pemantauan dan tindak lanjut untuk mengevaluasi perkembangan mereka.
Selain memperluas akses konseling, Pemkot Makassar juga memperkuat implementasi KTR melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan kebijakan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaannya melibatkan perangkat daerah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Satgas KTR, hingga unsur masyarakat.
Nursaidah menilai kolaborasi lintas sektor penting untuk memastikan kebijakan KTR tidak berhenti pada aturan, tetapi benar-benar diterapkan sehingga masyarakat terlindungi dari paparan asap rokok.
Penghargaan nasional tersebut, lanjutnya, menjadi motivasi sekaligus tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas program pengendalian konsumsi tembakau di Kota Makassar.
Ke depan, Pemkot Makassar akan terus memperluas akses layanan UBM, memperkuat pengawasan KTR, serta meningkatkan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.
Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung penurunan prevalensi merokok, mencegah risiko penyakit akibat konsumsi tembakau, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi seluruh masyarakat. (*)



Komentar