TARAKAN — Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang, terpilih sebagai Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kaltara periode 2026–2031.
Zainal memperoleh amanah tersebut melalui Musyawarah Wilayah (Muswil) III KKSS Kaltara yang berlangsung di Krayan Hall, Gedung Kantor Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kota Tarakan, Sabtu (21/11/2026).
Usai terpilih, Zainal menegaskan pentingnya rekonsiliasi dan penguatan soliditas organisasi. Ia mengajak seluruh keluarga besar KKSS mengakhiri perpecahan serta tidak lagi membiarkan dualisme kepemimpinan di tingkat wilayah maupun daerah.
Menurutnya, kekompakan organisasi harus terbangun secara menyeluruh, sebagaimana soliditas yang telah terjalin di tingkat Badan Pengurus Pusat (BPP) KKSS.
“Saya mengajak setiap anggota KKSS agar selalu menjaga kerukunan di internal warga KKSS. Kita jangan lagi terpecah belah, kita jangan lagi ada dualisme kepemimpinan. Di tingkat pusat sudah sangat baik, sudah sangat solid. Kita di daerah, di wilayah, juga harus solid dan harus baik,” tegasnya.
Zainal menilai persatuan menjadi modal penting bagi KKSS untuk menjalankan peran sosial di Kalimantan Utara. Terlebih, Kaltara merupakan daerah dengan masyarakat yang berasal dari beragam latar belakang suku, agama, dan budaya.
Kemajemukan tersebut, menurutnya, perlu dijaga sebagai kekuatan untuk membangun kerukunan dan mempererat persaudaraan antarmasyarakat di Bumi Benuanta.
Dalam konteks itu, KKSS diharapkan tidak hanya menjadi wadah silaturahmi warga asal Sulawesi Selatan, tetapi juga terus berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
Zainal menyebut peran warga KKSS selama ini telah hadir dalam berbagai sektor, mulai dari pendidikan, penguatan ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan, hingga pemeliharaan persatuan.
Karena itu, ia mendorong seluruh anggota organisasi untuk terus mengambil bagian dalam mendukung kemajuan Kalimantan Utara.
Selain menekankan persatuan, Zainal mengingatkan bahwa Muswil III harus dimanfaatkan sebagai momentum mengevaluasi perjalanan organisasi sekaligus menyusun arah kerja untuk lima tahun mendatang.
Ia menegaskan, forum tersebut tidak semestinya hanya menjadi agenda pertanggungjawaban pengurus dan pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, Muswil perlu menghasilkan konsolidasi dan program kerja yang jelas, terarah, serta terukur.
“Musyawarah wilayah ini bukan semata-mata merupakan agenda pertanggungjawaban pengurus dan pergantian kepemimpinan, melainkan juga merupakan momentum untuk melakukan evaluasi, melakukan konsolidasi organisasi, serta perumusan program kerja yang akan lebih terarah, terukur bagi anggota maupun masyarakat secara luas,” ujarnya.
Dengan kepemimpinan baru, Zainal berharap BPW KKSS Kaltara dapat menjalankan organisasi secara profesional dan amanah. Ia juga mendorong lahirnya gagasan serta inovasi program yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, tidak terbatas pada lingkungan internal paguyuban.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kata Zainal, terbuka untuk membangun sinergi dengan berbagai organisasi kemasyarakatan, termasuk KKSS.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat melalui kolaborasi dan semangat gotong royong.
Dengan demikian, kepemimpinan BPW KKSS Kaltara periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat persatuan warga sekaligus meningkatkan kontribusi organisasi bagi pembangunan dan kehidupan sosial masyarakat di Kalimantan Utara. (*)



Komentar