MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan kepada Komisi VII DPR RI, mulai dari dukungan kebijakan industri, pembangunan fasilitas pariwisata, hingga infrastruktur wilayah kepulauan.

Aspirasi tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).

Dalam pertemuan itu, Appi menyoroti posisi strategis Makassar sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kota mencapai 7,04 persen dan menilai penguatan ekosistem usaha serta investasi perlu didukung kebijakan yang mendorong perkembangan industri di daerah.

“Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh,” kata Appi.

Ia berharap pemerintah pusat memberikan insentif terhadap bahan baku yang masuk ke Makassar untuk diolah menjadi produk industri. Menurutnya, dukungan tersebut dapat membantu pengembangan industri lokal, termasuk sektor garmen yang menghadapi tantangan tingginya biaya bahan baku.

“Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami,” ujarnya.

Usulkan Fasilitas Seni, Budaya, dan MICE

Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Munafri meminta dukungan pembangunan fasilitas yang representatif untuk mendukung pertunjukan seni dan budaya serta kegiatan berskala nasional maupun internasional.

Menurut dia, Makassar membutuhkan gedung yang dapat mengakomodasi kegiatan meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) dengan kapasitas hingga ribuan orang.

“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ungkapnya.

Appi juga menyoroti potensi gastronomi Makassar sebagai bagian dari pengembangan identitas dan daya tarik pariwisata kota. Ia berharap pemerintah pusat dapat mendukung upaya agar gastronomi Makassar memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan gastronomi UNESCO.

Selain gastronomi, Appi menyebut Pinisi telah terdaftar sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.

Minta Dukungan Pembangunan Dermaga Pulau

Persoalan infrastruktur kepulauan turut menjadi perhatian dalam penyampaian aspirasi tersebut. Appi mengatakan akses dermaga diperlukan untuk menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung pengembangan wisata bahari di kawasan Kepulauan Spermonde.

Namun, menurut dia, kewenangan Pemerintah Kota Makassar dalam pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut masih terbatas. Karena itu, ia meminta dukungan agar pemerintah kota memiliki akses untuk ikut membangun dermaga di pulau-pulau yang masuk wilayah Makassar.

“Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami,” tuturnya.

Munafri berharap aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah pusat guna mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi Makassar.

Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI.

Menurut Evita, rombongan Komisi VII datang untuk menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah provinsi dan pemerintah kota, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.

“Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota,” katanya. (*)