MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan untuk memperluas inklusi serta memperkuat ekosistem keuangan syariah di daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, menyampaikan hal tersebut saat mewakili Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dalam Workshop “Akselerasi Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia” di Ballroom Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan PT Bank Sulselbar tersebut mengangkat tema “Sinergi Ulama, Akademisi, Pemerintah dan Industri dalam Memperluas Inklusi dan Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah”. Workshop ini merupakan bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026.
Andi Winarno mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Modal sosial dan kultural yang dimiliki daerah dinilai dapat mendukung pengembangan sektor tersebut sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Kita menyadari bahwa potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Sulsel, sangatlah besar. Sulsel memiliki modal sosial dan kultural yang kuat untuk menjadikan keuangan syariah sebagai salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Untuk mengoptimalkan potensi itu, ia menilai diperlukan sinergi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan industri jasa keuangan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengembangan ekosistem keuangan syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Pemprov Sulsel, lanjut Andi Winarno, berkomitmen mendukung penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah melalui kebijakan daerah, pembukaan ruang kolaborasi, serta peningkatan sinergi kelembagaan.
Ia juga menekankan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Edukasi, menurutnya, perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta lingkungan pondok pesantren.
“Edukasi harus digalakkan secara masif, mulai dari pelaku UMKM, pondok pesantren, hingga masyarakat luas,” katanya.
Andi Winarno berharap workshop tersebut menghasilkan gagasan konstruktif dan langkah kolaboratif yang dapat diterapkan secara nyata. Ia juga menyatakan kesiapan Pemprov Sulsel mendukung berbagai inisiatif strategis untuk memajukan ekonomi umat dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah melalui sistem keuangan syariah.
“Melalui forum workshop ini, kita berharap lahir pemikiran-pemikiran konstruktif serta langkah-langkah kolaboratif konkret yang dapat langsung diterapkan. Mari kita jadikan Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan rujukan utama ekosistem ekonomi syariah di Indonesia Timur,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Syariah PT Bank Sulselbar, Dirhamsyah Kadir, berharap pengembangan ekosistem ekonomi syariah semakin meluas, termasuk di lingkungan pondok pesantren. Pengembangan tersebut juga diharapkan mendorong aktivitas UMKM dan memperkuat dunia usaha.
“Workshop ini menjadi bagian dari IIFS 2026. Kami berharap momentum IIFS ini semakin memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di kawasan Timur Indonesia,” ujarnya.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, turut mengapresiasi penyelenggaraan workshop yang diinisiasi PT Bank Sulselbar tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat pengembangan ekosistem keuangan syariah di Sulawesi Selatan.
Workshop tersebut juga dihadiri Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris, Komisaris Utama PT Bank Sulselbar Jufri Rahman, serta jajaran komisaris dan direksi PT Bank Sulselbar. (*)
About The Author
Komentar