MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp6,826 triliun pada 2027. Target tersebut meningkat sekitar Rp200 miliar atau 3 persen dibandingkan sasaran pendapatan daerah pada 2026 yang berada di kisaran Rp6,6 triliun.
Target PAD tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi saat membacakan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel dalam Rapat Paripurna di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (6/11/2026).
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sulsel mengandalkan empat jenis pajak daerah sebagai kontributor utama penerimaan. Keempatnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Air Permukaan.
Dalam pemaparan Fatmawati, PKB ditargetkan menyumbang Rp1,831 triliun pada 2027. Sementara itu, penerimaan dari BBNKB diproyeksikan mencapai Rp997,97 miliar.
Dua jenis pajak lainnya, yakni PBBKB dan Pajak Air Permukaan, masing-masing ditargetkan menghasilkan Rp1,457 triliun dan Rp281,28 miliar.
Jika digabungkan, keempat jenis pajak tersebut diproyeksikan menyumbang Rp4,568 triliun atau sekitar 66,92 persen dari total target PAD Sulsel 2027.
Besarnya kontribusi empat jenis pajak itu menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah masih menjadi penopang utama pendapatan asli provinsi. Karena itu, optimalisasi pemungutan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi target pendapatan.
Fatmawati menjelaskan, upaya peningkatan PAD akan dilakukan melalui sejumlah langkah. Di antaranya pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, serta pembenahan administrasi perpajakan.
Pemprov Sulsel juga akan meningkatkan kualitas layanan pembayaran nontunai. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan daerah.
Target PAD Rp6,826 triliun menjadi salah satu poin penting dalam jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel mengenai RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat paripurna tersebut, sembilan fraksi DPRD Sulsel menyatakan menerima penjelasan pemerintah dan menyetujui kelanjutan pembahasan RAPBD 2027 ke tahap berikutnya.
Sembilan fraksi tersebut yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan.
Ketua DPRD Sulsel, drg. Hj. Andi Rachmatika Dewi, menyampaikan bahwa jawaban pemerintah pada prinsipnya telah diterima seluruh fraksi. Sementara sejumlah hal teknis yang masih membutuhkan pendalaman akan dibahas melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat menyempurnakan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dengan demikian, target penerimaan yang telah direncanakan dapat didukung kebijakan yang tepat dan pelaksanaan program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Belanja Infrastruktur dan Pelayanan Dasar
Selain pendapatan, jawaban pemerintah turut memaparkan arah penggunaan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
Pada tahap pertama program pembangunan multiyears, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan, Rp220 miliar bagi jaringan irigasi, serta Rp124 miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit regional.
Pemprov Sulsel juga menyiapkan anggaran sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua pada 2027. Pelaksanaan kontraknya direncanakan secara bertahap hingga 2029 sesuai kebutuhan.
Secara keseluruhan, belanja modal untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi dalam RAPBD 2027 mencapai Rp1,782 triliun. Alokasi tersebut direncanakan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas di kabupaten dan kota.
Penanganan jalan provinsi akan diarahkan pada ruas dengan volume lalu lintas harian tinggi, akses menuju sentra pangan dan pasar, konektivitas pelabuhan dan antarkawasan, serta wilayah yang masih terisolasi.
Di sektor pelayanan dasar, urusan pendidikan mendapat alokasi lebih dari Rp3,3 triliun, sementara urusan kesehatan memperoleh anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, serta penguatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Adapun anggaran kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan akses pelayanan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Dukungan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari arah belanja daerah. Program yang disiapkan mencakup peningkatan jaringan irigasi, akses pupuk dan sarana produksi, pembangunan jalan tani, penyediaan sumur pompa, hingga pengadaan alat dan mesin pertanian.
Langkah tersebut ditujukan untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perluasan kesempatan kerja akan didukung melalui peningkatan kapasitas usaha, bantuan sarana dan prasarana produksi, pelatihan manajemen, fasilitasi sertifikasi halal, serta pengurusan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Fatmawati menegaskan, penyusunan dan penggunaan anggaran harus berorientasi pada kinerja serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan APBD, menurutnya, juga perlu mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Ia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menyempurnakan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar RAPBD 2027 mencerminkan kebutuhan pembangunan Sulawesi Selatan.
Fatmawati juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta kesiapan perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, program yang telah disusun dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat paripurna tersebut, pemerintah dan DPRD diharapkan dapat melanjutkan pembahasan secara konstruktif dengan mengedepankan semangat kemitraan hingga tercapai kesepakatan terhadap RAPBD Sulsel Tahun Anggaran 2027. (*)
About The Author
Komentar