MAKASSAR — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2027 berlanjut ke tahap berikutnya setelah sembilan fraksi DPRD Sulsel menyatakan menerima jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi.
Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (6/11/2026).
Dalam rapat itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membacakan jawaban Gubernur Sulsel atas berbagai pertanyaan, masukan, dan catatan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Fatmawati mengapresiasi tanggapan legislatif dan berharap pembahasan anggaran dapat berlangsung konstruktif dengan mengedepankan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami berharap agar proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, mengedepankan semangat kemitraan serta menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan,” ujarnya.
Salah satu poin yang disampaikan pemerintah adalah target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel pada 2027 sebesar Rp6,826 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp200 miliar atau 3 persen dibandingkan target 2026 yang berada di kisaran Rp6,6 triliun.
Empat jenis pajak daerah menjadi kontributor utama penerimaan tersebut. Pemerintah menargetkan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp1,831 triliun, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Rp997,97 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Rp1,457 triliun, dan Pajak Air Permukaan Rp281,28 miliar.
Secara keseluruhan, keempat jenis pajak itu ditargetkan menghasilkan Rp4,568 triliun atau sekitar 66,92 persen dari total PAD 2027.
Untuk mengejar target pendapatan, Pemprov Sulsel akan mengoptimalkan penerimaan melalui pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, pembenahan administrasi perpajakan, serta peningkatan kualitas layanan pembayaran nontunai.
Infrastruktur dan pelayanan dasar jadi prioritas
Dari sisi belanja, pemerintah mengarahkan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar.
Pada tahap pertama program pembangunan multiyears, Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan, Rp220 miliar untuk jaringan irigasi, serta Rp124 miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit regional.
Selain itu, pemerintah menyiapkan sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua pada 2027. Pelaksanaan kontraknya direncanakan secara bertahap hingga 2029 sesuai kebutuhan.
Secara keseluruhan, belanja modal untuk pembangunan jalan dan jaringan irigasi dalam RAPBD 2027 mencapai Rp1,782 triliun. Alokasi tersebut direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas di kabupaten dan kota.
Penanganan jalan provinsi akan difokuskan pada ruas dengan volume lalu lintas harian tinggi, akses menuju sentra pangan dan pasar, konektivitas pelabuhan dan antarkawasan, serta wilayah yang masih terisolasi.
Pada sektor pelayanan dasar, urusan pendidikan mendapat alokasi lebih dari Rp3,3 triliun, sedangkan urusan kesehatan memperoleh anggaran lebih dari Rp1 triliun.
Anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, serta penguatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
Sementara itu, anggaran kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan akses layanan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
Dukungan terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan juga menjadi bagian dari rencana belanja. Program yang disiapkan meliputi peningkatan jaringan irigasi, akses pupuk dan sarana produksi, pembangunan jalan tani, penyediaan sumur pompa, serta pengadaan alat dan mesin pertanian.
Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
Pemprov Sulsel turut menyiapkan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perluasan kesempatan kerja. Bentuk dukungannya mencakup peningkatan kapasitas usaha, bantuan sarana dan prasarana produksi, pelatihan manajemen, fasilitasi sertifikasi halal, hingga pengurusan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Fatmawati menegaskan bahwa seluruh alokasi anggaran harus berorientasi pada kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaannya juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
Sembilan fraksi sepakat pembahasan dilanjutkan
Setelah mendengarkan jawaban pemerintah, perwakilan sembilan fraksi DPRD Sulsel menyatakan menerima penjelasan tersebut dan menyetujui kelanjutan pembahasan RAPBD 2027.
Sembilan fraksi itu terdiri atas NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan.
Ketua DPRD Sulsel, drg. Hj. Andi Rachmatika Dewi, menyimpulkan bahwa jawaban pemerintah pada prinsipnya telah diterima seluruh fraksi.
Adapun sejumlah persoalan teknis yang masih membutuhkan pendalaman akan dibahas lebih lanjut melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Fatmawati berharap pembahasan bersama legislatif dapat menyempurnakan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar RAPBD 2027 mencerminkan kebutuhan pembangunan Sulawesi Selatan.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat koordinasi serta kesiapan perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, program yang disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)
About The Author
Komentar