MAKASSAR — Banjir menjadi salah satu ancaman bencana dengan jangkauan dampak paling luas dalam pemetaan risiko bencana yang disusun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hal tersebut disampaikan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Dr. Ir. Udrekh, S.E., M.Sc., saat diwawancarai dalam Diskusi Publik BNPB di Hotel Santika Makassar, Kamis (12/11/2026).
Udrekh menjelaskan, BNPB tengah menyusun kajian pemetaan risiko delapan jenis bencana untuk memberikan gambaran ancaman di setiap kabupaten dan kota. Hasilnya diharapkan menjadi referensi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
Dalam proses pemetaan, BNPB mengembangkan data bahaya dan pemodelan untuk mengetahui potensi kejadian serta dampak berbagai jenis bencana, termasuk tsunami, gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan banjir bandang.
Dari hasil pemodelan tersebut, setiap daerah dapat diketahui tingkat risikonya berdasarkan jenis ancaman, mulai dari kategori tinggi, sedang, hingga rendah.
Ketika ditanya mengenai jenis bencana yang memiliki jangkauan dampak paling luas, Udrekh mengarahkan perhatian pada bencana banjir. Namun, penilaian risiko tetap perlu melihat karakteristik dan kondisi masing-masing wilayah.
Pemetaan menghitung potensi kerugian
Menurut Udrekh, kajian risiko tidak hanya mengidentifikasi ancaman bencana, tetapi juga memperhitungkan tingkat keterpaparan masyarakat dan aset serta kapasitas daerah dalam melakukan penanggulangan.
Analisis tersebut digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian ekonomi, sosial, fisik, dan lingkungan apabila bencana terjadi.
Untuk ancaman tsunami, misalnya, BNPB membuat pemodelan mengenai perkiraan ketinggian gelombang, waktu tiba, hingga wilayah yang berpotensi terdampak.
Informasi tersebut menjadi dasar untuk menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul. Pendekatan serupa dilakukan dalam pemetaan jenis bencana lainnya sesuai karakteristik ancamannya.
Hasil kajian juga disajikan melalui dashboard yang menggambarkan tingkat risiko setiap daerah. Dengan begitu, pemerintah kabupaten dan kota dapat mengetahui jenis ancaman yang perlu mendapat perhatian berdasarkan kondisi wilayah masing-masing.
Udrekh menegaskan, seluruh data risiko tersebut perlu dilihat dalam satu kerangka perencanaan yang terintegrasi, bukan ditangani secara terpisah.
Risiko bencana harus masuk perencanaan pembangunan
Udrekh mengingatkan bahwa percepatan pembangunan dapat meningkatkan risiko apabila tidak disertai pertimbangan terhadap ancaman bencana.
Pertumbuhan penduduk, pembangunan infrastruktur, dan meningkatnya nilai aset berpotensi memperbesar jumlah masyarakat maupun fasilitas yang terpapar bencana.
Karena itu, hasil pemetaan risiko perlu menjadi salah satu rujukan dalam penyusunan tata ruang dan penentuan lokasi pembangunan.
Ia menilai, bencana dapat terjadi dalam waktu sangat singkat, sedangkan pembangunan membutuhkan proses panjang, anggaran besar, dan waktu pemulihan yang tidak sebentar.
“Peristiwa itu terjadinya hanya dalam hitungan detik, hanya dalam hitungan 1-2 menit. Tapi pembangunan yang sudah kita persiapkan lama, kalau kita tidak memperhatikan dengan baik permasalahan risiko, maka dia akan hancur dalam hitungan yang sangat cepat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemetaan risiko bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan berlangsung dengan memperhatikan aspek keselamatan.
Udrekh mencontohkan pengalaman di Sumatera Barat, ketika pusat pemerintahan dibangun di kawasan yang berdasarkan pemetaan berada pada jalur banjir. Saat bencana terjadi, kondisi di lapangan disebut sesuai dengan hasil simulasi sebelumnya.
Libatkan akademisi dan kementerian
Dalam penyusunan kajian, BNPB melibatkan para pakar, kementerian, lembaga, serta kalangan akademisi. Setiap jenis bencana memiliki wali data atau instansi penanggung jawab yang berkontribusi dalam penyediaan informasi.
Akademisi, termasuk dari Universitas Hasanuddin, juga dilibatkan untuk memberikan masukan terhadap hasil kajian.
Proses penyusunan dilanjutkan melalui uji publik dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan, di antaranya kementerian terkait, ATR/BPN, unsur kebencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta organisasi perangkat daerah.
Masukan dari berbagai pihak diharapkan dapat menyempurnakan hasil pemetaan agar rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran.
BNPB berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten dan kota sekaligus disampaikan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pembangunan yang lebih aman dan memperhatikan risiko bencana. (*)
About The Author
Komentar