MAKASSAR — Rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong masih menghadapi persoalan pembebasan lahan. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menemukan sengketa kepemilikan pada tiga bidang tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tanah untuk proyek tersebut.
Persoalan legalitas itu membuat proses pembebasan lahan harus dilakukan secara hati-hati. Pemkot Makassar kini mengubah skema pengadaan tanah dengan melibatkan Kantor Pertanahan ATR/BPN untuk memastikan keabsahan dokumen dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang mengklaim kepemilikan.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, mengatakan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menginstruksikan agar proses pembebasan lahan dipercepat.
Arahan tersebut merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat yang menginginkan pembangunan jembatan segera direalisasikan, terutama untuk memperbaiki akses transportasi dan mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong.
“Bapak Wali Kota (Pak Appi), ingin pembangunan Jembatan Barombong dipercepat, kelancaran akses jalanan. Tetapi, persoalan lahannya masih bersengketa, karena ada warga yang saling mengklaim kepemilikan,” ujar Izhar, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, hambatan saat ini bukan semata-mata persoalan lambatnya proses pembangunan, melainkan adanya perbedaan klaim kepemilikan dengan dokumen legalitas yang dimiliki masing-masing pihak.
“Warga yang saling klaim pemilik lahan dengan hak alas dan sertipikat. Ini menjadi kendala. Jadi, bukan soal lambat pembangunan, tapi kembali ke warga sendiri yang saling klaim punya legalitas,” tambahnya.
Tiga Pihak Miliki Dasar Klaim Kepemilikan
Izhar menjelaskan, berdasarkan penelusuran bersama Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Makassar, terdapat tiga pihak yang memiliki dasar penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi.
Ketiganya memiliki dokumen dengan dasar hukum berbeda sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum pemerintah dapat menentukan pihak yang berhak menerima pembayaran ganti kerugian.
Untuk bidang tanah yang diklaim Letkol Amsal Sampetondok, luas lahan terdampak pengadaan tanah mencapai sekitar 520 meter persegi.
Bidang tersebut merupakan bagian dari tanah seluas 1.175 meter persegi yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 244. Dokumen itu dilengkapi surat ukur tertanggal 10 November 2008 dan diterbitkan pada 12 Desember 2008.
Sementara itu, Rabaya memiliki dasar penguasaan berupa Surat Keputusan (SK) Redistribusi yang disebut terbit pada 1964. Adapun Jasmani Agi mengantongi dokumen berupa surat peralihan hak.
Perbedaan dokumen tersebut menjadi salah satu aspek yang harus dikaji untuk memastikan status hukum masing-masing bidang tanah, termasuk kelayakannya sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.
“Termasuk memastikan apakah dokumen redistribusi dan surat peralihan hak tersebut masih dapat menjadi dasar pembayaran atau memerlukan penegasan status hukum lebih lanjut,” tutur Izhar.
Selain klaim dari ketiga pihak tersebut, persoalan lahan juga melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
Perusahaan tersebut diketahui memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan itu dengan luasan yang diperkirakan mencapai sekitar delapan hektare.
Izhar menyebut, terdapat pula gugatan dari sejumlah pihak, termasuk PT GMTD serta perkara yang melibatkan Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi pengadaan tanah.
Selain gugatan, pemerintah juga menerima somasi dari seorang warga yang mengklaim memiliki hak atas salah satu bidang tanah yang terdampak proyek.
“Jadi, ada gugatan dan ada juga somasi. Ini yang harus kami cermati secara hati-hati agar proses pengadaan tanah tidak menimbulkan persoalan hukum baru,” jelasnya.
Skema Pengadaan Tanah Berubah, ATR/BPN Dilibatkan
Menghadapi kompleksitas persoalan tersebut, Pemkot Makassar memutuskan menyesuaikan mekanisme pengadaan tanah.
Jika sebelumnya direncanakan menggunakan mekanisme pembayaran langsung atau business to business (B2B), kini prosesnya diarahkan melalui tahapan pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN.
Menurut Izhar, perubahan skema tersebut diperlukan agar seluruh dokumen kepemilikan dan penguasaan tanah dapat diperiksa sesuai ketentuan.
Pemkot Makassar terlebih dahulu menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen. Selanjutnya, berkas akan diserahkan kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lebih lanjut.
Setelah persyaratan terpenuhi, proses pelaksanaan pengadaan tanah dilanjutkan ATR/BPN melalui mekanisme yang berlaku, termasuk pembentukan satuan tugas untuk melakukan pendataan dan verifikasi objek maupun subjek tanah.
“Jadi, solusi kami lakukan, prosesnya tetap berjalan. Hanya saja, skemanya berubah karena kondisi dan persoalan legalitas yang muncul. Kami harus melibatkan ATR/BPN agar seluruh proses pengadaan tanah ini benar-benar sesuai ketentuan,” terangnya.
Izhar menambahkan, apabila hasil verifikasi dan penilaian telah selesai, pemerintah dapat menentukan langkah selanjutnya berdasarkan status hukum bidang tanah tersebut.
Jika status tanah telah jelas, tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkot Urus Lahan, Pembangunan Fisik Jadi Kewenangan Pusat
Izhar juga menjelaskan pembagian kewenangan dalam rencana pembangunan Jembatan Kembar Barombong.
Pemkot Makassar bertanggung jawab terhadap proses pengadaan dan pembebasan lahan. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperan memfasilitasi perencanaan serta koordinasi pembangunan.
Adapun pembangunan fisik jembatan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), dengan pendanaan dari APBN.
Dengan pembagian kewenangan tersebut, penyelesaian sengketa lahan menjadi tahapan penting agar rencana pembangunan fisik jembatan dapat dilanjutkan.
Pemkot Makassar memastikan proses pengadaan tanah tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Izhar memahami harapan masyarakat agar akses penghubung di kawasan Barombong segera dibenahi. Namun, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang justru berpotensi memunculkan persoalan hukum baru.
“Pada prinsipnya, pemerintah kota ingin persoalan ini segera menemukan jalan keluar. Tetapi, kami juga tidak ingin salah melakukan pembayaran atau justru menimbulkan konflik dan persoalan hukum di kemudian hari,” tutupnya. (*)
About The Author
Komentar