JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan inovasi layanan digital Lontara+ dalam penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan Lontara+ sebagai Super Apps yang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ke dalam satu platform.
Pemaparan berlangsung di Aula Lantai 4, Graha Surveyor Indonesia, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Di hadapan tim penilai, Munafri menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dirancang untuk mendekatkan pelayanan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi itu, Lontara+ tidak hanya berfungsi sebagai aplikasi pelayanan, tetapi juga menjadi kanal penghubung bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan persoalan yang terjadi di lingkungan mereka.
“Kami membawa satu Super Apps yang dibuat oleh rekan-rekan di Pemerintah Kota Makassar, namanya Lontara+. Seluruh keluh kesah dan persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa masuk ke dalam aplikasi ini,” jelasnya.
Melalui satu kanal terintegrasi, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai kebutuhan layanan pemerintahan tanpa harus mendatangi sejumlah kantor perangkat daerah.
Appi mengatakan, pengembangan Lontara+ menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar memangkas rantai birokrasi, mencegah praktik pungutan liar (pungli), serta menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Lebih dari 76 Ribu Pengguna, Aduan Terselesaikan 91,7 Persen
Dikembangkan sejak 2025, Lontara+ terus diperluas untuk mengintegrasikan informasi dan layanan pemerintahan dalam satu platform digital.
Hingga saat ini, aplikasi tersebut telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dengan jumlah aktivasi melampaui 3,9 juta.
Dari sisi pengaduan, lebih dari 20 ribu laporan masyarakat telah masuk melalui Lontara+. Sebanyak 18.819 aduan di antaranya dinyatakan selesai, dengan tingkat penyelesaian mencapai 91,7 persen.
Appi menyebut capaian tersebut menunjukkan pemanfaatan teknologi digital untuk memperpendek jarak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kanal pengaduan juga diharapkan mempercepat respons perangkat daerah terhadap persoalan yang dilaporkan warga.
Cakupan pengembangan Lontara+ turut diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan perkotaan. Persoalan pelayanan publik, infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi sejumlah isu yang ingin direspons melalui platform tersebut.
Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak cukup diukur dari keberadaan aplikasi. Hal yang lebih penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan warga.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan resmi tersebut. Salah satu rencana yang disiapkan adalah penyelenggaraan Lontara+ Award sebagai bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi warga dan perangkat daerah yang aktif menggunakan serta menindaklanjuti layanan pengaduan.
Appi Dorong Inovasi Daerah Bisa Direplikasi
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga berharap I-SIM 2026 menjadi ruang bagi pemerintah daerah di Indonesia untuk saling memperkenalkan inovasi dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki keunggulan serta program inovatif yang berpotensi menjadi referensi bagi daerah lain.
“Harapan kita, hampir seluruh kota maupun kabupaten di Indonesia memiliki program-program yang layak dijadikan percontohan,” tuturnya.
Ia menilai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah seharusnya tidak berhenti sebagai program unggulan di wilayah masing-masing. Program yang relevan dapat dibagikan dan direplikasi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara lebih luas.
“Melalui I-SIM ini, kita berharap keunggulan yang dimiliki daerah dapat dieksplorasi dengan baik, sehingga bisa direplikasi untuk bersama-sama membangun secara berkelanjutan,” harap Appi. (*)
About The Author
Komentar