MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, meraih penghargaan nasional sebagai Kabupaten/Kota Terbaik dalam Program Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Penghargaan tersebut diberikan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan layanan konseling berhenti merokok sekaligus memperkuat penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok.
Penghargaan diterima Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Nursaidah Sirajuddin, di Jakarta Selatan, Ahad (15/11/2026) kemarin.
Nursaidah mengatakan, penghargaan tersebut hasil kerja bersama berbagai pihak dalam menjalankan program pengendalian konsumsi tembakau.
“Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan kerja keras seluruh pihak yang selama ini mendukung pelaksanaan program UBM dan KTR di Kota Makassar,” ujarnya.
Menurutnya, capaian ini didukung kolaborasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, puskesmas, perangkat daerah lintas sektor, serta partisipasi masyarakat. Sinergi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan konsumsi tembakau dan melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
Keberhasilan Makassar dalam program UBM dan implementasi KTR ditopang sejumlah indikator pelaksanaan. Salah satunya adalah ketersediaan layanan konseling Upaya Berhenti Merokok di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Dia mengatakana, dalam indikator tersebut, disebutkan, 50 persen puskesmas kabupaten/kota telah menyelenggarakan layanan konseling UBM dengan dukungan tenaga kesehatan terlatih. Layanan ini memberikan akses konsultasi, pendampingan, dan konseling bagi masyarakat yang ingin berhenti merokok.
Program UBM juga diintegrasikan dengan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular (PTM). Pelaksanaannya dilakukan melalui Posbindu PTM, pelayanan terpadu di puskesmas, serta berbagai kegiatan promotif dan preventif.
Penguatan program turut dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan kegiatan secara berkala agar pelaksanaan layanan dapat dipantau dan dievaluasi.
Aspek lain yang menjadi perhatian adalah pendampingan terhadap klien UBM. Proses konseling dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari asesmen, penyusunan rencana berhenti merokok, hingga tindak lanjut untuk memantau perkembangan dan keberhasilan klien.
Di sisi lain, implementasi Kawasan Tanpa Rokok diperkuat melalui pembinaan, pemantauan, pengawasan, dan penegakan kebijakan pada tujuh tatanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan perangkat daerah, puskesmas, kecamatan, kelurahan, Satpol PP, Satgas KTR, serta unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk memastikan lingkungan publik terlindungi dari paparan asap rokok.
Kolaborasi lintas sektor juga menjadi salah satu unsur penting dalam keberlanjutan program. Pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian tembakau.
Penghargaan tingkat nasional ini diharapkan menjadi dorongan bagi Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut mencakup perluasan akses konseling berhenti merokok, penguatan pengawasan KTR, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko konsumsi tembakau.
Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmen untuk mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan pelaksanaan program UBM dan KTR secara berkelanjutan.
Dengan penguatan layanan kesehatan dan penerapan kawasan tanpa rokok, Makassar diharapkan dapat terus membangun lingkungan yang lebih sehat serta melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. (*)



Komentar