MAKASSAR — Kota Makassar berpeluang menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan pidana kerja sosial dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Inisiatif ini diarahkan untuk memperkuat sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat.
Peluang tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Surianto menyampaikan sejumlah agenda yang membutuhkan dukungan Pemerintah Kota Makassar. Di antaranya kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta persiapan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
Surianto mengatakan, pengembangan PK Sukarela berpotensi menjadi model baru dalam pelayanan pemasyarakatan. Berdasarkan penelusuran pihaknya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ia menyebut belum menemukan model serupa.
“Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama. Sehingga kami meminta dukungan dan support Pak Wali Kota,” ujarnya.
Penjajakan tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar mengenai dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.
Saat ini, Bapas Makassar telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka akan membantu memperluas jangkauan pelayanan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien pemasyarakatan.
Namun, pelaksanaan tugas di lapangan membutuhkan dukungan operasional, terutama untuk mobilitas dan transportasi para pembimbing.
Surianto menyebut Munafri pada prinsipnya merespons positif usulan tersebut. Meski demikian, mekanisme dukungan dan sumber pendanaannya masih perlu dibahas bersama perangkat daerah agar pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami menyampaikan kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Pak Wali Kota pada prinsipnya setuju, tinggal bagaimana mekanisme dan cantolan pendanaannya agar bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel,” jelasnya.
Siapkan Lokasi Pidana Kerja Sosial
Selain pengembangan pembimbing sukarela, Bapas Makassar juga menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial. Sejumlah wilayah telah dijajaki untuk mendukung program tersebut, antara lain Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang, termasuk Kelurahan Buakana dan Batua.
Kesiapan lokasi dan mekanisme pelaksanaan dinilai penting agar program dapat dijalankan ketika terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana kerja sosial.
Surianto menjelaskan, pidana kerja sosial sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang memberikan ruang bagi alternatif pemidanaan selain pidana penjara. Melalui pendekatan ini, pelaksanaan sanksi dapat diarahkan pada kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan hanya menjadi tanggung jawab Bapas. Kami ingin ini menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat,” tegasnya.
Agenda lain yang dibahas adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan.
Bapas Makassar berharap fasilitas tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Klien pemasyarakatan diharapkan memperoleh kesempatan untuk bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, dan kembali berkontribusi secara produktif di tengah masyarakat.
Untuk mendukung pengembangannya, Bapas Makassar mendorong kolaborasi program dengan Pemkot Makassar, termasuk membuka peluang dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Bapas juga merencanakan peringatan dua tahun Griya Abhipraya Sombere pada akhir 2026. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menampilkan capaian pembinaan, produk dan kreativitas klien, sekaligus memberikan apresiasi kepada para mitra.
Surianto menekankan, keberhasilan sistem pemasyarakatan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan pidana, tetapi juga dari kemampuan memulihkan, memberdayakan, dan mengembalikan klien agar dapat menjalani kehidupan secara produktif.
Appi Dukung Kolaborasi Pemkot dan Bapas
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan dukungan terhadap gagasan penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela. Menurutnya, inisiatif tersebut merupakan inovasi yang perlu ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret.
“Kita mensupport, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung,” katanya.
Munafri juga mendorong agar MoU antara Pemkot Makassar dan Bapas tidak berhenti sebagai dokumen kesepakatan. Kerja sama tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah teknis dan program nyata di lapangan.
Salah satu langkah yang perlu disiapkan adalah lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin koordinasi dengan Bapas Makassar.
“Kesiapan yang matang, dapat mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya,” ujarnya.
Selain itu, Munafri memberikan perhatian terhadap penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkot Makassar dan Bapas diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pidana kerja sosial, memperluas pendampingan melalui PK Sukarela, serta mendorong pemberdayaan klien agar dapat kembali berperan di tengah masyarakat. (*)



Komentar