JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 458,9 miliar dolar AS pada triwulan III 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi triwulan II 2026 yang sebesar 455,4 miliar dolar AS.
Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 7,2 persen (year-on-year/yoy). Peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya ULN pemerintah, sementara ULN swasta justru mengalami penurunan.
Dalam keterangan resmi yang dirilis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi, Ramdan Denny Prakoso pada 16 November 2026, BI menyebut perkembangan ULN Indonesia masih berada dalam kondisi terkendali dengan struktur yang tetap sehat.
Posisi ULN pemerintah pada triwulan III 2026 tercatat sebesar 220,2 miliar dolar AS. Jumlah ini meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencapai 216,3 miliar dolar AS.
Peningkatan ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh masuknya modal asing ke instrumen Surat Berharga Negara (SBN) serta penarikan pinjaman. BI menyebut perkembangan tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga.
Pemerintah, menurut BI, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN juga dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk memastikan pembiayaan berjalan efisien dan optimal.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor-sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan penggunaannya, ULN pemerintah antara lain dialokasikan untuk sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen dari total ULN pemerintah.
Selanjutnya, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib memperoleh porsi 20,8 persen. Sementara itu, sektor jasa pendidikan mencapai 16,2 persen, konstruksi 11,4 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.
Berbeda dengan pemerintah, posisi ULN swasta pada triwulan III 2026 tercatat menurun menjadi 196,3 miliar dolar AS. Pada triwulan sebelumnya, ULN swasta berada di angka 196,7 miliar dolar AS.
Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya posisi utang pada kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations).
Dari sisi sektor ekonomi, ULN swasta terutama berasal dari industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian. Keempat sektor tersebut menyumbang 80,5 persen dari total ULN swasta.
BI juga menegaskan struktur ULN Indonesia tetap sehat karena didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 30,9 persen pada triwulan III 2026. Selain itu, struktur utang Indonesia masih didominasi ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,3 persen dari total ULN.
Untuk ULN pemerintah, seluruh posisi utangnya merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, ULN swasta juga didominasi utang jangka panjang dengan porsi 76,6 persen dari total ULN swasta.
Bank Indonesia bersama pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN. Langkah tersebut dilakukan agar utang luar negeri dapat menopang pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Data lengkap mengenai perkembangan ULN Indonesia dapat diakses melalui publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi November 2026 di situs resmi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. (*)



Komentar