Pemprov Sulsel

Pemprov Sulsel Verifikasi 10 Desa Calon Percontohan Antikorupsi, Periksa 18 Indikator KPK

Desa Anti Korupsi
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan verifikasi lapangan terhadap 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi pada 12–16 November 2026.

MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan verifikasi lapangan terhadap 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi pada 12–16 November 2026. Penilaian ini bertujuan mengukur penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sepuluh desa tersebut sebelumnya telah menjalani pendampingan intensif melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahapan itu dilakukan untuk memperkuat kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi berbagai indikator penilaian.

Dalam pelaksanaan verifikasi, Pemprov Sulsel membentuk empat kelompok kerja yang melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel.

Sepuluh desa yang menjadi sasaran penilaian tersebar di 10 kabupaten. Masing-masing adalah Desa Mario di Kabupaten Wajo, Desa Temmappaduae di Kabupaten Maros, Desa Mallari di Kabupaten Bone, Desa Siddo di Kabupaten Barru, Desa Bonto Jai di Kabupaten Bantaeng, Desa Salohe di Kabupaten Sinjai, Desa Possi Tanah di Kabupaten Bulukumba, Desa Tabarano di Kabupaten Luwu Timur, Desa Baloli di Kabupaten Luwu Utara, serta Desa Topejawa di Kabupaten Takalar.

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, dalam sambutan tertulisnya menekankan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa menjadi hal penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Sambutan tersebut dibacakan oleh masing-masing ketua tim penilai di desa yang dikunjungi.

UMP Sulsel 2027 Naik 7,98 Persen Jadi Rp4,23 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari

Menurut Marwan, desa kini memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan. Karena itu, besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa perlu diimbangi sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat.

Ia mengingatkan bahwa persoalan korupsi di tingkat desa masih menjadi perhatian. Catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020 menunjukkan, dari 416 kasus korupsi yang dipetakan berdasarkan lembaga, sebanyak 141 kasus terjadi di lingkungan pemerintahan desa.

Sementara itu, pemetaan ICW berdasarkan aktor pada tahun yang sama mencatat 132 kepala desa terjerat kasus korupsi.

Data penanganan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur desa oleh Kejaksaan juga menunjukkan peningkatan perkara. Jumlahnya tercatat 187 perkara pada 2023, kemudian naik menjadi 275 perkara pada 2024, dan mencapai 535 perkara pada 2025.

“Oleh karena itu, Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” pesan Marwan dalam sambutannya.

HKN ke-62, Fatmawati Rusdi Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan hingga Daerah Terpencil

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak cukup diukur dari hasil penilaian. Konsistensi pemerintah desa dalam menjaga amanah dan menerapkan prinsip antikorupsi setelah proses penilaian juga menjadi hal utama.

Kepala desa dan perangkatnya diharapkan menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan, sementara masyarakat didorong berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan.

“Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejujuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ajaknya.

Dalam proses verifikasi, tim penilai memeriksa lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator KPK. Kelima komponen tersebut mencakup penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kearifan lokal.

Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen fisik dan digital, pemaparan kepala desa, serta pengecekan kondisi faktual di lapangan. Sejumlah aspek yang menjadi perhatian antara lain keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, hingga transparansi penyaluran bantuan sosial.

Pj Ketua DWP Sulsel Hadiri Seminar Nasional, Siap Perkuat Implementasi Sapta Program Menuju Indonesia Emas 2045

Tim juga mewawancarai berbagai unsur masyarakat dan pemerintahan desa. Mereka yang dimintai keterangan meliputi perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan kegiatan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM) setempat.

Berdasarkan instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau masuk kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno. Penetapan tersebut tetap disertai catatan evaluasi yang wajib ditindaklanjuti.

Melalui verifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap 10 desa yang diusulkan dapat memenuhi kriteria penilaian sekaligus menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi desa-desa lain di Sulawesi Selatan. (*)

About The Author

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *