MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp4.233.913,25 per bulan. Nilai tersebut meningkat 7,98 persen atau bertambah Rp312.824,46 dibandingkan UMP 2026.

Penetapan tersebut diumumkan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, yang mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dalam kegiatan di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
UMP Sulsel 2027 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1968/XI/TAHUN 2026. Ketentuan upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Andi Winarno menjelaskan, penetapan upah minimum merupakan bagian penting dari kebijakan ketenagakerjaan. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli dan kesejahteraan pekerja dengan keberlangsungan usaha, produktivitas, kesempatan kerja, serta iklim investasi.
“Penetapan upah minimum harus dilakukan secara cermat, berdasarkan data, melalui dialog, dan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak secara proporsional,” kata Andi Winarno.
Penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulsel 2027 mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Prosesnya juga mempertimbangkan masukan dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi serta Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja.
Kenaikan UMP Sulsel Lebih Tinggi dari Tahun Sebelumnya
Kenaikan UMP Sulsel 2027 sebesar 7,98 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan tahun sebelumnya yang mencapai 7,21 persen.
Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan UMP Sulsel tercatat sebesar 6,9 persen pada 2023, 1,45 persen pada 2024, dan 6,5 persen pada 2025.
Selain mengalami kenaikan, UMP 2027 juga berada di atas estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Sulsel 2026. Berdasarkan data Pemprov Sulsel, estimasi KHL tersebut sebesar Rp3.915.118.
Dengan demikian, UMP 2027 yang mencapai Rp4.233.913,25 lebih tinggi Rp318.795,25 atau sekitar 8,14 persen dibandingkan estimasi KHL tersebut.
Andi Winarno mengatakan, peningkatan upah diharapkan dapat memperkuat daya beli dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Namun, kebijakan tersebut perlu diikuti peningkatan produktivitas, kompetensi, kualitas kerja, dan daya saing dunia usaha.
“Kenaikan upah yang berkelanjutan akan lebih kuat apabila ditopang oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja, pengusaha, dan masyarakat luas,” ujarnya.
Tiga Sektor Mendapat Upah Minimum Khusus
Selain menetapkan UMP, Pemprov Sulsel juga menetapkan UMSP 2027 untuk tiga sektor usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Berikut besaran upah minimum sektoral yang ditetapkan:
- Sektor Pertambangan, Energi, dan Kelistrikan: Rp4.293.995,04 per bulan.
- Sektor Industri Pengolahan dan Ritel: Rp4.235.702,42 per bulan.
- Sektor Aktivitas Jasa: Rp4.234.608,39 per bulan.
Penetapan upah minimum sektoral tersebut mempertimbangkan sektor unggulan, kebutuhan keahlian, karakteristik dan risiko pekerjaan, serta tingkat kesulitan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus.
Andi Winarno berharap kebijakan UMSP dapat menghadirkan standar pengupahan yang lebih adil dan proporsional sesuai karakteristik masing-masing sektor.
Ketentuan Upah Minimum dan Kewajiban Perusahaan
Pemprov Sulsel menegaskan, upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih harus menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang berlaku di perusahaan.
Pemerintah juga mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan pengupahan. Perusahaan tidak diperbolehkan membayar pekerja di bawah upah minimum maupun mengurangi upah pekerja yang sebelumnya telah menerima upah di atas ketentuan minimum.
Disnakertrans Apresiasi Proses Penetapan UMP
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel, Jayadi Nas, mengapresiasi proses penetapan UMP dan UMSP 2027 yang berlangsung melalui dialog antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan pekerja.
“Alhamdulillah, pengumuman penetapan UMP/UMSP Sulsel berjalan aman, tertib dan lancar,” ucap Jayadi.
Ia menyebut Gubernur Sulsel berperan memediasi perbedaan usulan antara kalangan pekerja dan pengusaha hingga menghasilkan keputusan yang dinilai proporsional.
Jayadi menjelaskan, dalam pembahasan tersebut, perwakilan pekerja mengusulkan angka pada kisaran 0,8 hingga 1. Sementara itu, kalangan pengusaha mengusulkan kisaran 0,5 hingga 0,6 dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global.
“Pak Gubernur sangat luar biasa dalam memediasi. Perjuangan dunia usaha berada di angka 0,5 sampai 0,6, sementara pihak pekerja mengusulkan 0,8 sampai 1. Menurut saya, angka yang diambil menjadi jalan tengah yang paling elegan,” katanya.
Jayadi berharap kenaikan UMP tersebut dapat menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha mempertahankan keberlangsungan bisnis.
Ke depan, Pemprov Sulsel akan memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan pengupahan, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja. (*)



Komentar