Jenderal M. Jusuf: Sang “Panglima Prajurit” dan Penjaga Integritas dari Tanah Bone
macassar 
Di antara jajaran jenderal bintang empat dalam sejarah militer Indonesia, nama Jenderal TNI (Purn.) Muhammad Jusuf—atau yang akrab disapa Jenderal M. Jusuf—memiliki tempat yang sangat istimewa.
Lahir di Kajuara, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada 18 September 1928, sosok berdarah bangsawan Bugis ini dikenal bukan hanya karena pangkatan militernya yang tinggi, melainkan karena kepemimpinannya yang sangat dicintai rakyat dan prajurit bawah.
Sepanjang kariernya, Jenderal M. Jusuf mengemban berbagai posisi krusial di Republik Indonesia: mulai dari Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Menteri Perindustrian, Panglima ABRI / Menhankam, hingga Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- Aktor Kunci Sejarah & Penjaga Stabilitas Sulawesi Selatan
Karier kepemimpinan M. Jusuf melejit saat beliau dipercaya menjabat sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin (1959–1965). Di masa-masa penuh pergolakan daerah tersebut, beliau berhasil merangkul masyarakat dan memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan dengan pendekatan sosial yang bijaksana.
Di panggung nasional, nama Jenderal M. Jusuf diabadikan dalam lembar sejarah penting transisi kepemimpinan Indonesia. Beliau merupakan salah satu dari tiga perwira tinggi TNI—bersama Basuki Rahmat dan Amirmachmud—yang menjadi saksi dan perantara lahirnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) di Istana Bogor.
- Kenapa Dijuluki “Panglima Prajurit”?
Ketika diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Panglima ABRI merangkap Menteri Pertahanan dan Keamanan (1978–1983), Jenderal M. Jusuf membawa perubahan radikal dalam budaya kepemimpinan militer.
Fokus utamanya bukan pada kemewahan markas besar, melainkan kesejahteraan prajurit tingkat bawah. Beliau rajin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pos-pos terdepan, barak-barak tentara di pelosok daerah, hingga ke rumah-rumah prajurit.
Beberapa terobosan legendarisnya meliputi:
Perbaikan Gizi & Jatah Makanan: Memastikan beras dan jatah makanan prajurit berkualitas layak.
Membangun Perumahan Prajurit: Memperbaiki asrama tentara yang kumuh di seluruh Indonesia.
Kemudahan Kenaikan Pangkat: Memotong birokrasi rumit agar prajurit di lapangan mendapatkan hak kenaikan pangkat tepat waktu.
Sikapnya yang hangat, sering memeluk prajurit biasa, dan mau mendengarkan keluhan rakyat kecil membuatnya dijuluki secara terhormat sebagai “Panglima Prajurit”.
- Fondasi Industri Nasional dan Ketegasan di BPK
Sebelum memimpin ABRI, M. Jusuf menjabat sebagai Menteri Perindustrian selama hampir 14 tahun (1964–1978). Di tangannya, fondasi pemulihan industri nasional dipetakan, mulai dari pengembangan pabrik semen, pupuk, hingga tekstil untuk menopang kebutuhan dalam negeri.
Setelah purna dari jabatan Panglima ABRI, beliau dipercaya menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 1983–1993.
Di lembaga ini, karakter ketelitian dan kebersihan finansialnya kembali terlihat. Beliau mendorong transparansi anggaran negara dengan tegas dan menolak segala bentuk kompromi yang merugikan keuangan publik.
- Warisan Abadi: Masjid Al-Markaz Al-Islami & Falsafah Siri’ na Pacce
Menjelang akhir hayatnya, Jenderal M. Jusuf mendedikasikan pikiran dan dayanya untuk pembangunan umat. Beliau adalah pemrakarsa utama berdirinya Masjid Al-Markaz Al-Islami di Kota Makassar—satu dari pusat peradaban dan pusat kegiatan keagamaan terbesar di Indonesia Timur.
Hingga wafatnya pada 8 September 2004 di Makassar, Jenderal M. Jusuf meninggalkan warisan keteladanan yang bersih: seorang pimpinan tinggi yang tak silau oleh harta kekuasaan dan selalu memegang teguh prinsil Siri’ na Pacce (kehormatan, integritas, dan kepedulian terhadap sesama). (*)
Baca juga kisah Tokoh Sulsel yang Mengubah Indonesia
About The Author
