APBN Sulsel 2026: Belanja Tembus Rp12,76 Triliun, Jadi Penopang Ekonomi di Tengah Tekanan Global

Makassar,-– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan hingga Maret 2026 menunjukkan tren positif. Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui perwakilannya di daerah mencatat realisasi belanja negara mencapai Rp12,76 triliun atau tumbuh 9,92 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Data tersebut menjadi indikator kuat bahwa APBN tetap berperan sebagai bantalan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Pendapatan Negara Mulai Menguat

Dari sisi penerimaan, total pendapatan negara di Sulsel mencapai Rp3,35 triliun atau 18,20 persen dari target. Penerimaan perpajakan masih menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp2,34 triliun.

Komponen pajak didominasi oleh:

Pajak Penghasilan (PPh): Rp1,21 triliun
Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan PPnBM): Rp1,27 triliun

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp956,83 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU).

Di sektor kepabeanan dan cukai, realisasi mencapai Rp52,43 miliar atau 14,04 persen dari target.

Belanja Negara Dorong Aktivitas Ekonomi

Belanja pemerintah pusat di Sulsel terealisasi Rp4,71 triliun. Anggaran ini digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, mulai dari pembayaran gaji aparatur hingga pembangunan infrastruktur.

Beberapa proyek infrastruktur yang didanai antara lain:

Preservasi jalan dan jembatan lintas kabupaten
Pembangunan Terminal Tipe A Songka di Palopo
Perbaikan akses jalan strategis di sekitar Makassar dan wilayah penyangga

Selain itu, belanja sosial juga mulai berjalan dengan fokus pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas.

Transfer ke Daerah Capai Rp8,05 Triliun

Transfer ke daerah (TKD) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,05 triliun atau 30,07 persen dari pagu. Dana ini tersebar merata di seluruh kabupaten/kota, memperkuat kapasitas fiskal daerah.

BACA: Pembangunan Jembatan Kaccia Barombong Makassar Dijadwalkan Mulai Maret 2026, Anggaran Rp1,04 Miliar

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi penopang utama dengan realisasi Rp5,81 triliun, diikuti Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Rp2,02 triliun.

Sementara itu, Dana Desa telah tersalurkan Rp151,85 miliar untuk mendukung:

Ketahanan pangan
Penanganan stunting
Program desa berkelanjutan

Dampak Nyata ke Masyarakat

APBN tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dampak langsung ke masyarakat. Hingga Maret 2026, sejumlah program strategis telah berjalan, di antaranya:

Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1,98 juta penerima
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp4,22 triliun kepada lebih dari 61 ribu debitur
Pembangunan 16 Sekolah Rakyat
Produksi padi mencapai 5,39 juta ton
Penyaluran pembiayaan rumah (FLPP) untuk 3.198 unit

Program-program ini memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak.

APBN Jadi Tameng Ekonomi Daerah

Secara keseluruhan, kinerja APBN hingga triwulan I 2026 menunjukkan peran vital sebagai instrumen stabilisasi ekonomi. Di tengah tekanan global, kebijakan fiskal yang adaptif mampu menjaga momentum pertumbuhan di Sulawesi Selatan.

Dengan belanja yang terus mengalir, transfer ke daerah yang merata, serta dukungan pembiayaan usaha, APBN terbukti menjadi fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi regional. (*)