Pangkas Waktu Respons Bencana Dari 90 Menit Jadi 15 Menit, BPBD Makassar Luncurkan 'SIGAP PESISIR'

MAKASSAR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar membuat terobosan besar dalam sistem keselamatan publik. Guna memperkuat kesiapsiagaan di wilayah pesisir, BPBD resmi meluncurkan inovasi terbaru bernama SIGAP PESISIR (Sistem Integrasi Gerakan Adaptif Pesisir).
Komitmen ini tidak main-main.

Melalui sistem terintegrasi ini, BPBD Makassar menargetkan pemangkasan waktu respons kedaruratan secara drastis, dari yang semula rata-rata 90 menit menjadi hanya 15 menit.

Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Inovasi

Sistem SIGAP PESISIR diperkenalkan secara resmi dalam acara peluncuran yang berlangsung di Hotel Aston Makassar, Senin (13/7/2026). Inovasi ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersamaan dengan tujuh inovasi perangkat daerah lainnya sebagai bagian dari agenda transformasi pelayanan publik Pemkot Makassar.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Dr. H. M. Fadli Tahar, menegaskan bahwa dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Waktu respons yang cepat menjadi penentu utama dalam menyelamatkan nyawa manusia.

“SIGAP PESISIR dirancang untuk menyatukan seluruh pemangku kepentingan dalam satu sistem kerja yang terintegrasi. Mulai dari pelaporan, koordinasi, pengambilan keputusan hingga pengerahan personel dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan efektif,” ujar Fadli Tahar.

Mengapa Wilayah Pesisir Makassar Menjadi Prioritas?

Karakteristik wilayah pesisir memiliki tingkat kerawanan yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah perkotaan biasa. Respons konvensional dinilai kurang adaptif untuk menghadapi dinamika ancaman di sektor ini.
Beberapa ancaman tinggi yang mengintai kawasan pesisir Makassar meliputi:

Banjir rob (luapan air laut)
Gelombang ekstrem dan cuaca buruk
Abrasi pantai
Kecelakaan di wilayah perairan

Pilar Utama SIGAP PESISIR: Kolaborasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Warga

Untuk mencapai target respons 15 menit, BPBD Makassar telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baru yang memangkas birokrasi koordinasi. Sistem ini menghubungkan berbagai elemen kunci dalam satu komando penanganan kedaruratan, yang melibatkan:

Pemerintah: Pemkot Makassar, pihak Kecamatan, dan Kelurahan.
Aparat Keamanan: TNI dan Polri.
Masyarakat & Relawan: Komunitas kebencanaan serta warga pesisir setempat.
Tidak hanya mengandalkan petugas, masyarakat setempat ditempatkan sebagai pilar penting. Warga di kawasan pesisir akan dibekali edukasi intensif mengenai cara pelaporan kejadian yang cepat, prosedur evakuasi mandiri, serta tindakan penyelamatan awal (first aid) yang aman sebelum tim penolong tiba di lokasi.

BACA: Pemkot Makassar–KPID Sulsel Perkuat Benteng Penyiaran di Era Digital

Menuju Standar Baru Penanganan Bencana Nasional

Langkah maju yang diambil BPBD Kota Makassar ini menandai pergeseran paradigma tata kelola bencana. Fokus kerja kini tidak lagi hanya bertumpu pada respons saat bencana terjadi (reactive), melainkan pada penguatan kesiapsiagaan dan pengurangan risiko secara berkelanjutan (proactive).
Implementasi SIGAP PESISIR akan dilakukan secara bertahap, memprioritaskan wilayah-wilayah pesisir Makassar yang memiliki indeks kerawanan tertinggi.

Ke depan, BPBD Makassar berharap model mitigasi berbasis kolaborasi ini sukses di lapangan dan dapat menjadi percontohan (best practice) yang siap direplikasi oleh berbagai daerah pesisir lain di seluruh Indonesia. (*)