DLH Makassar Bersiap Terapkan TPA Residu per 1 Agustus 2026
macassar 
MAKASSAR — Lonceng perubahan dalam tata kelola lingkungan di Kota Makassar segera berbunyi. Mulai 1 Agustus 2026, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan resmi meninggalkan sistem konvensional open dumping (pembuangan terbuka) dan beralih penuh ke sistem TPA Residu.
Langkah berani ini menandai transformasi besar: TPA Tamangapa di Kecamatan Manggala tidak lagi menerima semua jenis sampah, melainkan hanya sampah residu yang benar-benar tidak dapat diolah, dipilah, atau didaur ulang kembali.
Menjelang tenggat waktu yang kian dekat, DLH Makassar bergerak cepat mematangkan strategi lewat Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan sekaligus menggenjot edukasi akar rumput.
Membenahi Sengkarut Data: Lompatan Target dari 2% Menuju 30%
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Helmy Budiman, mengungkapkan bahwa fondasi utama dari transisi besar ini adalah akurasi data. Selama ini, kelemahan mendasar pengelolaan sampah di Makassar terletak pada sistem pendataan yang masih manual, sehingga banyak program pemilahan yang sudah berjalan tidak terekam dengan baik.
“Persoalan sampah di Kota Makassar bukan hanya soal pembenahan sistem, pemilahan maupun pengolahan, tetapi juga bagaimana kita memiliki data yang akurat. Kalau kita tidak melakukan pendataan dengan baik, tentu kita tidak mengetahui seberapa besar sampah yang sudah berhasil kita kelola,” ujar Helmy Budiman saat membuka Bimtek Jakstrada di Makassar.
Perbaikan manajemen data ini menjadi krusial. Merujuk pada data tahun 2025, tingkat sampah yang berhasil dikelola di Makassar secara resmi hanya berada di kisaran 2 persen.
Namun, dengan masifnya gerakan pemilahan sepanjang tahun 2026, DLH optimistis angka riil di lapangan sebenarnya sudah mendekati 30 persen. Melalui digitalisasi dan sinergitas data dalam Bimtek Jakstrada ini, potret riil pengelolaan sampah akan terlihat jelas demi mendukung target ambisius: Makassar Zero Waste 2029.
Program ‘Jelajah Sampah’: Mengubah Perilaku di Level Rumah Tangga
Bagi jurnalis yang lama mengamati isu perkotaan, mengubah sistem infrastruktur jauh lebih mudah daripada mengubah perilaku manusia. DLH Makassar menyadari hal ini dengan meluncurkan program Jelajah Sampah. Program ini telah menyasar empat kecamatan dan bersiap memasuki lokasi kelima.
Bukan sekadar aksi pungut sampah, agenda ini menjadi corong edukasi masif yang memicu antusiasme tinggi, dengan rata-rata dihadiri 500 warga per kecamatan.
Namun, Helmy menegaskan bahwa indikator kesuksesan program ini bukan dari seberapa banyak berat sampah yang diangkut.
“Yang paling penting ketika bicara soal sampah adalah mengubah perilaku dan cara pandang masyarakat. Kami ingin tanggung jawab pengelolaan sampah bukan hanya menjadi urusan pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga,” tegasnya.
Mengubah Sampah Menjadi Cuan Melalui Ekonomi Sirkular
Salah satu daya tarik utama dari sistem baru ini adalah penerapan konsep ekonomi sirkular yang langsung menyentuh dompet masyarakat. DLH Makassar berkolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk mengawinkan pengelolaan sampah organik dengan urban farming (pertanian perkotaan).
Sampah organik yang dipilah dari rumah tangga diolah menjadi kompos berkualitas untuk menyuburkan tanaman produktif di perkotaan. Menariknya, skema ini bukan sekadar teori. Bulan lalu, DLH Makassar melalui jaringan Bank Sampah telah membeli langsung hasil olahan sampah organik dari masyarakat, yang meliputi:
- Kompos basah
- Kompos kering
- Kasgot (limbah sisa budidaya maggot).
Insentif ekonomi ini diharapkan menjadi stimulus kuat bagi warga. Dengan paradigma baru ini, sampah tidak lagi dipandang sebagai barang buangan yang menjijikkan, melainkan komoditas yang memiliki nilai guna sekaligus nilai ekonomi tinggi.
Dengan gotong royong lintas sektor serta kesiapan data yang makin matang, Makassar kini menapak jalan optimistis menuju kota bersih modern per 1 Agustus nanti. (*)
About The Author
