
MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan ruang kerja yang setara, adil, dan bebas diskriminasi. Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi serta hak yang sama untuk berkembang di dunia kerja maupun kewirausahaan.
Pernyataan tersebut disampaikan Aliyah saat menghadiri kegiatan Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) di Aula Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Acara yang diselenggarakan oleh Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI ini dibuka resmi oleh Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, serta dihadiri ratusan peserta dari kelompok disabilitas, pelaku Tenaga Kerja Mandiri (TKM), hingga perwakilan dunia usaha.
Apresiasi Langkah Nyata Kemenaker RI untuk Disabilitas
Atas nama Pemerintah Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kemenaker RI dan BPKK Kendari atas kepedulian mereka terhadap peningkatan kapasitas SDM di Kota Makassar, khususnya bagi kelompok rentan.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari. Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kota Makassar,” ujar Aliyah.
Ia menambahkan, keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seseorang untuk berkarya dan berdikari secara ekonomi.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” tegasnya.
Sinergi Lintas Sektor dan Program Kerja Mandiri Berkelanjutan
Berbekal pengalamannya saat bertugas di Komisi IX DPR RI Periode 2014-2024 yang bermitra dengan Kemenaker, Aliyah mengingatkan para peserta bahwa program Tenaga Kerja Mandiri memiliki skema pendampingan hingga penguatan modal usaha berkelanjutan. Oleh karena itu, ia meminta seluruh peserta memanfaatkan momentum pelatihan ini dengan maksimal.
Pemkot Makassar sendiri berkomitmen melanjutkan sinergi bersama Kemenaker dan dunia usaha demi menekan angka pengangguran serta mencetak wirausaha mikro yang tangguh.
Sementara itu, Kepala BPKK Kendari, Mashur Malaka, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh sekitar 208 peserta. Tujuannya adalah memperkuat pemahaman mengenai kewirausahaan inklusif dan mendorong perusahaan agar membuka pintu kesempatan kerja yang luas tanpa diskriminasi.
Pemberdayaan Sektor Informal dan Penciptaan Lapangan Kerja
Di sisi lain, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, menyoroti fakta bahwa sekitar 59 persen tenaga kerja di Indonesia saat ini berada di sektor informal. Menurutnya, pengembangan kewirausahaan menjadi solusi strategis nasional.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” ungkap Prof. Sukro.
Sebagai penutup Rangkaian acara, Prof. Dr. Sukro Muhab menyerahkan cendera mata kepada Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, sebagai simbol sinergisitas antara Pemkot Makassar dan Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Kegiatan ini turut didampingi oleh Plt. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Zainal Ibrahim, serta dihadiri jajaran pimpinan jajaran UPT Kemenaker wilayah Sulawesi dan Balai Sentra Wirajaya Kemensos RI. (*)






