Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menerima penghargaan nasional, Kamis (10/9/2026)
JAKARTA — Kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menorehkan prestasi bergengsi di tingkat nasional. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar meraih penghargaan khusus atas dedikasi tinggi dalam memperluas aksesibilitas serta memodernisasi infrastruktur pendidikan, khususnya di kawasan wilayah 3T dan kepulauan.
Apresiasi bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, kepada Munafri Arifuddin dalam hajatan Malam Puncak HUT ke-15 KompasTV yang berlangsung meriah di Hotel Bidakara, Jakarta. Pemkot Makassar dinilai sukses menjadi role model daerah yang memiliki komitmen kuat dalam menjamin pemerataan mutu pendidikan tanpa membedakan wilayah daratan dan kepulauan.
Hak Dasar Warga dan Fondasi SDM Superior
Dalam keterangannya usai menerima trofi penghargaan, pria yang akrab dipanggil Appi ini menegaskan bahwa layanan pendidikan bukan sekadar program rutin pemerintah, melainkan hak konstitusional dasar warga yang wajib dipenuhi secara mutlak.
“Komitmen kita terhadap program pendidikan gratis tidak boleh berhenti pada pembebasan biaya sekolah semata. Pemerintah wajib menjamin hakikat paling mendasar, yaitu ketersediaan akses fisik, sarana pembelajaran yang layak, serta mutu fasilitas pendidikan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat,” ujar Munafri.
Munafri menambahkan, pembenahan sektor pendidikan secara menyeluruh merupakan strategi krusial untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) Kota Makassar yang berdaya saing tinggi. Kualitas bangunan, kelengkapan fasilitas belajar, hingga kesejahteraan para pendidik menjadi pilar utama pembangunan daerah.
Salah satu terobosan strategis yang menjadi sorotan utama dalam penghargaan ini adalah reformasi skema insentif bagi tenaga pendidik. Pemkot Makassar resmi mengubah mekanisme pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan di kawasan kepulauan melalui skema berbasis jarak penugasan (zone distance).
Jika sebelumnya tunjangan diberikan secara merata tanpa memperhitungkan tingkat kesulitan geografis, kini besaran insentif disusun secara proporsional.
“Pemberian tunjangan berbasis zona jarak ini merupakan bentuk keberpihakan nyata Pemkot Makassar kepada para pahlawan tanpa tanda jasa yang berjuang di medan sulit,” tegas Appi.
Tidak sekadar memperhatikan kesejahteraan pengajar, Pemkot Makassar menggeber perbaikan sarana fisik sekolah kepulauan secara masif. Penanganan infrastruktur difokuskan pada perbaikan total gedung sekolah, penyediaan meubelair baru, hingga pembenahan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Target akhir kita sangat jelas, anak-anak yang menuntut ilmu di pelosok kepulauan harus mendapatkan kualitas pembelajaran, fasilitas teknologi, dan standar sarana yang benar-benar setara dengan murid-murid di pusat Kota Makassar,” tutup Munafri. (*)
About The Author
