Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan konferensi pers untuk merilis kinerja APBN regional Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 pada Rabu, 23 September 2026 di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar
MAKASSAR — Realisasi belanja negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Sulawesi Selatan mencapai Rp36,34 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut tumbuh 11,24 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kinerja tersebut menjadi bagian dari kontribusi APBN dalam menopang aktivitas ekonomi dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tercatat 5,59 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Data tersebut disampaikan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulsel Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Rabu (23/9/2026).
Selain realisasi belanja, penerimaan negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Agustus 2026 tercatat Rp9,82 triliun atau 57,23 persen dari target. Penerimaan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Dari sisi perpajakan, realisasi penerimaan mencapai Rp6,82 triliun atau 52,18 persen dari target Rp13,08 triliun. Penerimaan tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh) Rp3,29 triliun, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Rp3,53 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp24,56 miliar, serta Pajak Lainnya minus Rp32,74 miliar.
Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp163,56 miliar atau 43,80 persen dari target Rp373,43 miliar. Realisasi tersebut berasal dari Bea Masuk Rp96,55 miliar, Bea Keluar Rp23,17 miliar, dan Cukai Rp43,84 miliar.
PNBP hingga 31 Agustus 2026 tercatat Rp2,83 triliun atau 76,43 persen dari target Rp3,71 triliun. PNBP tersebut berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,89 triliun dan PNBP lainnya Rp948,09 miliar.
Belanja Pemerintah Pusat Rp15,88 Triliun
Dari total belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulawesi Selatan mencapai Rp15,88 triliun atau 59,18 persen dari pagu Rp26,83 triliun.
Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen terbesar dengan realisasi Rp8,46 triliun atau 68,74 persen dari pagu Rp12,31 triliun. Dana tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Belanja barang mencapai Rp5,01 triliun atau 49,12 persen dari pagu Rp10,20 triliun. Belanja ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Adapun belanja modal terealisasi Rp2,39 triliun atau 55,61 persen dari pagu Rp4,29 triliun. Penggunaannya antara lain untuk preservasi sejumlah ruas jalan dan jembatan, termasuk Watampone-Pompanua-Tarumpakae, Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, serta Maros-Batas Kabupaten Bone. Belanja modal juga digunakan untuk pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Untuk bantuan sosial, realisasinya mencapai Rp17,73 miliar atau 71,30 persen dari pagu Rp24,87 miliar. Bantuan tersebut antara lain berupa asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.
Transfer ke Daerah Capai Rp20,46 Triliun
Komponen lain yang menopang belanja negara adalah Transfer ke Daerah (TKD). Hingga 31 Agustus 2026, realisasi TKD di Sulawesi Selatan mencapai Rp20,46 triliun atau 72,57 persen dari pagu Rp28,19 triliun.
Dalam siaran pers tersebut disebutkan, sebaran TKD relatif merata di antara kabupaten/kota. Hampir seluruh daerah menunjukkan realisasi yang mendekati pagu dengan selisih relatif kecil.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar TKD dengan realisasi Rp14,39 triliun atau 75,23 persen dari pagu Rp19,13 triliun. DAU digunakan antara lain untuk belanja pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji PPPK, serta pendanaan kelurahan.
Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp610,89 miliar atau 76,86 persen dari pagu Rp794,76 miliar. Dana tersebut digunakan untuk peningkatan infrastruktur publik, dukungan pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp88 miliar atau 30,28 persen dari pagu Rp290,58 miliar. Dana ini digunakan antara lain untuk rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Adapun DAK Nonfisik terealisasi Rp4,70 triliun atau 75,02 persen dari pagu Rp6,26 triliun. Pemanfaatannya mencakup Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, serta Tambahan Penghasilan ASN Daerah.
Dana Desa tercatat terealisasi Rp676,79 miliar atau 39,31 persen dari pagu Rp1,72 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, program ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim, serta pemberdayaan masyarakat.
Kinerja APBN di Sulawesi Selatan juga tercermin dari sejumlah program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Hingga 31 Agustus 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 1.929.720 penerima manfaat melalui 876 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 24 kabupaten/kota.
Di sektor pemberdayaan ekonomi, penguatan Koperasi Merah Putih tercatat sebanyak 3.074 koperasi dengan NPWP dan 2.517 dengan NIB. Program tersebut mencatat dampak ekonomi Rp9,69 miliar melalui 1.197.517 transaksi.
Pada sektor pendidikan, terdapat 16 Sekolah Rakyat dengan 1.750 siswa. Pemerintah juga menindaklanjuti pembangunan sembilan Sekolah Rakyat baru dengan pagu Rp1,79 triliun dan realisasi Rp1,47 triliun.
Sektor ketahanan pangan mencatat produksi padi sebanyak 5.466.592 ton dari lahan sawah seluas 1.041.701 hektare.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp12,96 triliun kepada 181.912 debitur. Penyaluran tersebut disertai perkiraan subsidi bunga Rp1,15 triliun dan mencakup sektor pertanian, perdagangan, real estate, serta sektor lainnya.
Untuk sektor perumahan, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah disalurkan untuk 11.111 unit rumah dengan nilai Rp1,39 triliun.
Secara keseluruhan, Kementerian Keuangan menyatakan APBN di Sulawesi Selatan tetap berperan dalam menopang aktivitas ekonomi daerah. Realisasi belanja negara mencapai Rp36,34 triliun atau 66,04 persen dari pagu, sementara TKD mencapai Rp20,46 triliun atau 72,57 persen.
Konferensi pers tersebut menghadirkan Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Martha Octvia, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan Hari Utomo, Kepala Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat Panca Putra Jaya, serta Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara Agung Pranoto Eko Putro. (*)
About The Author
