MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mendampingi Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf saat meluncurkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Gedung Olahraga (GOR) Sudiang, Makassar, Minggu (4/10/2026).

Gerakan tersebut merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang ditujukan untuk memperluas jangkauan pendataan dan akses pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan melalui penguatan peran masyarakat dan pengurus RT/RW.

Kota Makassar menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan gerakan tersebut di luar Pulau Jawa. Sebelumnya, Pemkot Makassar telah menyiapkan pelaksanaan program dengan melibatkan ribuan pengurus RT dan RW.

Dalam peluncuran itu, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Munafri memimpin deklarasi komitmen para ketua RT dan RW se-Kota Makassar yang dilibatkan sebagai Agen Perlinsos.

Gus Ipul menjelaskan, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membenahi dan mengonsolidasikan data penerima manfaat bantuan sosial.

“Semuanya ini dilakukan secara bertahap, kita telah uji coba di Kabupaten Banyuwangi, lalu dikembangkan di 42 kabupaten/kota termasuk Makassar, dan nantinya akan diberlakukan seluruh Indonesia,” kata Gus Ipul.

Menurut dia, Gerakan Peduli Tetangga didukung digitalisasi bansos yang mengintegrasikan sejumlah basis data pemerintah. Di antaranya data Dukcapil, P3KE, DTKS, data Kementerian Kesehatan, hingga data kepemilikan aset dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Melalui sistem tersebut, masyarakat juga dapat melakukan pendaftaran ulang penerima bansos maupun mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk mendapatkan akses perlindungan sosial sesuai ketentuan.

“Sehingga dengan begitu, setiap masyarakat bisa melakukan registrasi ulang penerima bansos. Atau yang kedua, mengusulkan diri sendiri atau orang lain untuk bisa mendapatkan perlindungan sosial atau program-program bansos,” ujarnya.

Gus Ipul menargetkan setidaknya 50 persen masyarakat Indonesia telah terdaftar dalam sistem baru tersebut hingga Desember 2026. Penyaluran bansos berbasis data yang terintegrasi secara digital ditargetkan mulai diterapkan secara penuh pada 2027.

“Kalau semuanya lancar, pada tahun 2027 ini akan dimulai penyaluran bansos berdasarkan data yang terhubung data digitalisasi bansos ini,” katanya.

Makassar Targetkan 50 Persen Agen Perlinsos

Munafri mengatakan Pemkot Makassar mengapresiasi kepercayaan Kemensos yang menjadikan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan program tersebut.

“Makassar dipilih menjadi salah satu pilot project bersamaan dengan beberapa kota yang lainnya untuk menjalankan program Perlinsos yang ada di Indonesia ini,” kata Munafri.

Menurut Munafri, program tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dan Pemkot Makassar dalam membenahi penyaluran bantuan sosial.

“Kita berharap dengan kolaborasi ini bisa memastikan bahwa perlindungan sosial atau bantuan-bantuan yang datang dari pemerintah itu benar-benar bisa sampai tepat sasaran ke masyarakat yang membutuhkannya,” ujarnya.

Ia menilai keterlibatan RT dan RW penting karena mereka berada dekat dengan masyarakat. Melalui peran sebagai Agen Perlinsos, pengurus lingkungan diharapkan membantu memastikan warga yang belum terdata atau mengalami kendala mengakses program perlindungan sosial dapat masuk dalam pendataan.

Munafri menyebut capaian pembentukan Agen Perlinsos di Makassar telah mencapai 31 persen. Angka tersebut, menurut dia, meningkat 12 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya.

Pemkot Makassar menargetkan partisipasi Agen Perlinsos mencapai 50 persen pada akhir 2026.

Untuk mengejar target tersebut, Munafri mengatakan keterlibatan tidak hanya dibuka bagi pengurus RT dan RW. Kelompok masyarakat lainnya juga diberikan ruang untuk bergabung sebagai Agen Perlinsos.

Peluncuran tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Anggota DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Andi Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, serta Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa. (*)