JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat Polri. Ia menilai perkara tersebut menjadi sorotan serius karena salah satu pihak yang disebut dalam kasus itu adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Melalui akun X @mohmahfudmd, Mahfud menyampaikan kritik sekaligus menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi pejabat yang terseret persoalan hukum.
Dalam unggahannya, Mahfud menyebut Listyo Sigit sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama. Ia juga mengingatkan sejumlah penghargaan dan pujian yang pernah diterima Listyo, termasuk Bintang Mahaputera serta apresiasi atas keterlibatan Polri dalam program penanaman jagung.
Mahfud kemudian menyinggung kabar penetapan Listyo Sigit sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap kepala negara. Ia menyebut perkara tersebut sebagai sesuatu yang mengejutkan.
“Listyo Sigit, Kapolri terlama, pernah mendapat bintang mahaputra, dipuji oleh Presiden karena bisa mengerahkan POLRI menanam jagung, bahkan oleh pimpinan Komisi III disebut polisi terbaik sepanjang sejarah ternyata jadi TSK sebagai pelaku kejahatan terjahat di sepanjang sejarah POLRI yakni menyadap kepala negaranya sendiri,” tulis Mahfud, Rabu (4/11/2026).
Mahfud juga menyinggung sejumlah pejabat lain yang menurutnya pernah mendapat kepercayaan atau pujian dari Presiden Prabowo, tetapi kemudian menghadapi proses hukum.
Ia menyebut Dadan Hidayana dalam perkara korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Febrie Adriansyah yang menurut unggahannya menghadapi dakwaan korupsi.
Dari sejumlah kasus tersebut, Mahfud menilai kedekatan dengan Presiden tidak seharusnya menjadi alasan bagi pejabat untuk merasa kebal terhadap hukum.
“Jadi jangan keterlaluan berkorupsiria dan melakukan pengkhianatan, misalnya karena merasa sok dekat dengan Presiden Prabowo. Kalau Anda keterlaluan, ditindak tegas juga kan?” tulisnya.
Mahfud pun meminta Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan dalam penegakan hukum terhadap pejabat yang tersangkut perkara.
“Ayo, Pak Presiden, gembirakan rakyat dengan ketegasan yang lebih banyak lagi,” demikian tulis Mahfud dalam unggahannya.
Pernyataan Mahfud tersebut merupakan tanggapan dan pandangan pribadinya terhadap sejumlah perkara hukum yang ia singgung. Adapun dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden masih harus dipahami berdasarkan proses hukum dan keterangan resmi aparat penegak hukum. (*)
About The Author
Komentar