MAKASSAR — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggandeng Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan untuk menyosialisasikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan kepada pengusaha muda di Kota Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di AAS Building Makassar pada 16 November 2026 tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai kebijakan relaksasi perpajakan, termasuk kesempatan bagi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar, hadir mewakili Ketua Umum HIPMI Sulsel, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, yang berhalangan hadir.
Dalam sambutannya, Irma menyampaikan apresiasi kepada Kepala Kanwil DJP Sulselbartra atas terselenggaranya kegiatan kolaborasi tersebut. Ia berharap sosialisasi ini membantu pengusaha muda memahami kebijakan terbaru terkait penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
Menurutnya, pemahaman terhadap kebijakan perpajakan menjadi hal penting bagi para pelaku usaha, khususnya dalam menjalankan kewajiban mereka sebagai wajib pajak.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, juga mendorong para pengusaha muda untuk memahami kewajiban perpajakan. Kepatuhan, kata dia, tidak hanya mendukung kelancaran aktivitas usaha, tetapi juga menjadi bentuk kontribusi positif kepada negara.
“Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman perpajakan bagi pengusaha muda yang tergabung pada Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, maupun calon pengusaha yang hadir pada acara ini,” ujar Imanul.
Materi utama disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin. Ia menjelaskan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi hingga 100 persen pada kondisi tertentu.
“Jadi sekarang sanksi administrasi perpajakan dapat dihapus 100 persen untuk beberapa hal tertentu,” kata Ali.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus mendorong penyelesaian persoalan perpajakan yang masih tertunda.
Ali turut menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian wajib pajak, antara lain tunggakan pajak, pemeriksaan yang belum selesai, serta surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).
Wajib pajak yang menghadapi persoalan tersebut diimbau berkonsultasi langsung dengan kantor pajak. Langkah ini diperlukan untuk memastikan apakah kondisi yang dihadapi memenuhi persyaratan relaksasi, sekaligus memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan batas waktu yang berlaku.
Melalui sosialisasi bersama HIPMI Sulsel, Kanwil DJP Sulselbartra berharap para pengusaha muda memperoleh informasi yang jelas mengenai kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan.
Pemahaman tersebut diharapkan dapat mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepastian informasi perpajakan juga menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung iklim usaha yang sehat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*)



Komentar