MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar menargetkan seluruh 1.005 rukun warga (RW) memiliki bank sampah sebagai bagian dari penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Program ini juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi keluarga melalui pemanfaatan sampah yang dapat dikonversi menjadi saldo Tabungan Emas.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi mendorong perluasan jaringan bank sampah melalui kolaborasi dengan PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar yang mencakup Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.
Dorongan tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Konsolidasi Wilayah Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia (FORSEPSI) 2026 di MaxOne Hotel & Resort, Jalan Taman Makam Pahlawan, Makassar, Sabtu (21/11/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “FORSEPSI Naik Kelas: Menguatkan Rantai Nilai Bank Sampah untuk Ekonomi Sirkular yang Mandiri” itu menjadi momentum memperkuat keterlibatan pemerintah, Pegadaian, komunitas, dan mitra usaha dalam mengembangkan ekosistem bank sampah.
Appi mengatakan, pengelolaan sampah tidak semestinya hanya dipandang sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Jika dipilah dan dikelola dengan baik, sampah rumah tangga juga memiliki nilai ekonomi yang dapat menambah pendapatan masyarakat.
Melalui kerja sama dengan Pegadaian, sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat ditukarkan menjadi saldo Tabungan Emas. Kolaborasi tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam nota kesepahaman melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
“Saya berharap program ini terus ditumbuhkan untuk memberikan literasi yang baik kepada masyarakat. Bagaimana sampah ini tidak lagi menjadi musuh, tetapi bisa memberikan income tambahan bagi rumah tangga,” ujar Appi.
Bidik 1.005 RW Miliki Bank Sampah
Appi menegaskan, penguatan jaringan bank sampah harus menjadi salah satu prioritas penanganan sampah di Makassar. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa, kota ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
Ia menyebutkan, timbulan sampah Makassar pada tahun sebelumnya mencapai sekitar 1.054 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 54,46 persen merupakan sampah organik dan 15,30 persen berupa sampah plastik.
Karena itu, Pemkot Makassar memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui pembentukan dan pengembangan bank sampah unit di lingkungan RT/RW, pasar, sekolah, perguruan tinggi, hotel, restoran, hingga perkantoran.
Hasilnya, jumlah bank sampah unit aktif meningkat dari 433 unit pada 2025 menjadi 553 unit pada 2026.
Selain itu, Makassar memiliki tiga bank sampah pusat yang berlokasi di Untia, Toddopuli, dan Paccerakkang, serta 17 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).
Pada tahap hilir, pemerintah juga menggandeng mitra penyerap hasil pengolahan atau offtaker untuk memastikan material yang telah dikumpulkan memiliki kepastian pasar.
Ke depan, Appi ingin pengembangan bank sampah menjangkau seluruh wilayah RW di Makassar. Ia berharap Pegadaian dan FORSEPSI ikut mengambil peran dalam pembinaan serta penguatan jaringan tersebut.
“Di Kota Makassar ini ada 1.005 RW. Saya berharap dari 1.005 RW ini, sekian banyak harus menjadi tanggung jawab teman-teman Pegadaian. Kita bangun bersama-sama,” ajaknya.
Pendapatan Bank Sampah Meningkat, Omzet 2027 Ditargetkan Rp12 Miliar
Menurut Appi, penguatan ekosistem bank sampah mulai menunjukkan dampak ekonomi. Pendapatan bank sampah pusat yang pada 2025 tercatat sekitar Rp153 juta meningkat menjadi hampir Rp987 juta hingga Juli 2026.
Ia menyebut capaian tersebut meningkat sekitar 543 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pemkot Makassar selanjutnya menargetkan omzet bank sampah mencapai Rp12 miliar pada 2027.
Appi menilai peningkatan nilai ekonomi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat menjadi bagian dari penguatan ekonomi sirkular sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat.
Ia berharap kolaborasi dengan Pegadaian dan FORSEPSI tidak berhenti pada penambahan jumlah bank sampah. Kapasitas pengelolaan, pemasaran, dan peningkatan nilai tambah material yang dikumpulkan juga perlu diperkuat.
Pembenahan TPA Tamangapa Dilanjutkan dari Hulu hingga Hilir
Dalam kesempatan tersebut, Appi juga memaparkan upaya Pemkot Makassar membenahi persoalan sampah, termasuk penanganan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa di Antang.
Ia mengakui, Makassar sebelumnya menjadi salah satu daerah yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup karena pengelolaan TPA masih menerapkan sistem open dumping.
Pemerintah kota kini melakukan pembenahan secara bertahap agar pengelolaan TPA Tamangapa semakin baik dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan.
Namun, Appi mengingatkan bahwa perbaikan TPA tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan sampah. Pembenahan juga harus menyentuh sistem pengangkutan, pemilahan, dan pengolahan agar sampah yang berakhir di TPA benar-benar hanya berupa residu.
“Kami Pemerintah Kota, akan melanjutkan pembenahan pada sistem pengangkutan, pemilahan, hingga pengolahan sampah agar yang berakhir di TPA benar-benar hanya residu,” tegasnya.
Edukasi pemilahan juga mulai diperluas ke lingkungan sekolah. Anak-anak didorong mengenali perbedaan sampah organik dan anorganik, termasuk membangun kebiasaan memilah sejak dini.
Sekolah-sekolah juga mulai disiapkan dengan tiga jenis tempat sampah untuk mendukung penerapan kebiasaan tersebut.
Appi mengakui, pembenahan TPA hanyalah salah satu bagian dari rangkaian penanganan sampah yang harus dilakukan secara menyeluruh.
“Ketika TPA sudah kita selesaikan, saya berpikir selesai juga persoalan sampah. Ternyata ini baru satu kepingan kecil. Sekarang kita turun lagi membenahi sistem pengangkutan, untuk memastikan sampah yang sampai ke TPA itu hanya residu,” ujarnya.
FORSEPSI Didorong Terlibat dalam Pengelolaan Sampah Setiap Event
Selain penguatan bank sampah di lingkungan permukiman, Appi mendorong FORSEPSI membentuk tim khusus yang menangani sampah dalam setiap kegiatan besar di Makassar.
Menurutnya, konser, festival, dan berbagai kegiatan publik berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah besar apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Ia mencontohkan, kegiatan yang dihadiri 10.000 orang dapat menghasilkan ribuan botol plastik bekas air mineral. Karena itu, pemilahan dan pengumpulan sampah perlu menjadi bagian dari perencanaan setiap acara.
Appi berharap FORSEPSI dapat bekerja sama dengan penyelenggara kegiatan atau event organizer untuk menyediakan layanan pemilahan dan pengumpulan sampah.
Selain membantu menjaga kebersihan kota, kegiatan tersebut juga berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi komunitas bank sampah.
“Kalau bisa FORSEPSI membuat tim. Setiap ada event mereka harus hadir untuk melakukan pemilahan sampah,” pungkasnya.
Pegadaian Perkuat Literasi Keuangan dan Tabungan Emas
Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah VI Makassar, Pratikno, menegaskan komitmen perusahaan untuk memperkuat ekosistem bank sampah sekaligus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Menurutnya, gerakan bank sampah memiliki peran strategis karena menghubungkan kepentingan pelestarian lingkungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Pratikno mengapresiasi langkah Pemkot Makassar dalam membenahi sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir. Ia menilai kebijakan pemilahan sampah sejak sumbernya, pembenahan TPA Tamangapa, dan penguatan bank sampah menjadi fondasi penting untuk mencapai target Makassar bebas sampah pada 2029.
“Kami melihat bagaimana Pemerintah Kota Makassar dikomandoi Pak Wali Kota terus mendorong pembenahan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir menuju target Makassar bebas sampah tahun 2029,” ujar Pratikno.
Ia menjelaskan, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterhubungan seluruh mata rantai. Prosesnya dimulai dari kebiasaan memilah sampah di rumah tangga, pengumpulan melalui bank sampah, hingga penyerapan material oleh mitra offtaker.
Dalam Konsolidasi Wilayah FORSEPSI 2026, sejumlah agenda turut dibahas untuk memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi. Di antaranya evaluasi program, penyusunan rencana kerja dan tindak lanjut, penataan kepengurusan FORSEPSI di tingkat kabupaten/kota, penyediaan panduan kerja melalui e-book, serta diskusi bersama mitra offtaker dan penandatanganan komitmen bersama.
Bagi Pegadaian, gerakan bank sampah juga menjadi bagian dari penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Aspek lingkungan diwujudkan melalui pengurangan sampah, aspek sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan tata kelola diperkuat lewat pengelolaan bank sampah yang tertib dan berkelanjutan.
Pratikno menilai, tantangan berikutnya adalah memastikan nilai ekonomi dari aktivitas memilah sampah dapat terus berkembang dan memberi manfaat jangka panjang bagi keluarga.
Melalui layanan Tabungan Emas, Pegadaian berupaya membantu masyarakat mengakumulasikan nilai ekonomi hasil pengelolaan sampah menjadi aset.
“Hasil jerih payah memilah sampah, sekecil apa pun awalnya, akan jauh lebih terasa manfaatnya ketika bisa diakumulasikan menjadi aset yang aman dan bernilai jangka panjang, seperti melalui Tabungan Emas PT Pegadaian,” tuturnya.
Pegadaian di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, lanjut Pratikno, berkomitmen memperluas edukasi keuangan, membuka akses layanan yang mudah dan transparan, serta memperkuat pendampingan kepada masyarakat.
Ia menegaskan, keberhasilan gerakan bank sampah tidak semata-mata diukur dari banyaknya sampah yang terkumpul, tetapi juga dari nilai tambah dan manfaat ekonomi yang dihasilkan bagi keluarga. (*)



Komentar