Buka FGD Keuangan Daerah, Wali Kota Appi Tegaskan APBD Makassar Harus Berdampak Nyata ke Warga
macassar 
MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai rutinitas penyusunan angka administrasi atau ajang kejar-kejaran serapan belanja. Pengelolaan keuangan daerah menurutnya wajib berorientasi pada hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pesan menohok tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Appi ini saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar di Hotel Gammara, Makassar, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan strategis ini turut menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, sebagai narasumber utama.
Ubah Paradigma: Jangan Hanya Berbelanja untuk Internal
Dalam arahannya, Appi mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera merombak cara pandang dalam menyusun program kerja dan penganggaran. Menurutnya, APBD adalah instrumen pembangunan utama yang bertugas menjawab persoalan riil di lapangan.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Appi dengan nada tegas di hadapan jajaran pejabat Pemkot Makassar.
Ia menambahkan, belanja pemerintah daerah tidak boleh habis hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional internal organisasi. Setiap rupiah yang dikeluarkannya harus memuat manfaat terukur, salah satunya tercermin dari indikator kesejahteraan warga dan penurunan angka kemiskinan.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Keterbatasan APBD Bukan Alasan: Dorong Skema Kolaborasi
Selain menekankan efektivitas anggaran, Wali Kota Makassar ini juga mendorong jajarannya untuk lebih kreatif dalam menjalin kemitraan strategis. Menurut Appi, keterbatasan ruang fiskal APBD tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan program prioritas.
Pemkot Makassar diminta lebih terbuka terhadap peluang investasi dan kerja sama dengan sektor swasta maupun pemangku kepentingan lainnya.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” jelasnya.
Memperkuat Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel
Kehadiran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, diharapkan Appi dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh kepala OPD dan pengelola keuangan daerah untuk menyerap praktik-praktik terbaik (best practices) dalam regulasi pengelolaan keuangan terkini.
Di akhir sambutannya, Appi mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum ini sebagai momentum menyamakan persepsi, memperkuat transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan Pemkot Makassar.
“Sehingga tata kelola keuangan kita semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*)
About The Author
