Sejumlah pengendara roda dua harus antre lama untuk mendapatkan pertalite, Selasa (8/9/2026)
MAKASSAR — Pemandangan antrean panjang kendaraan yang mengular di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar memicu keprihatinan banyak pihak. Pendakwah kondang asal Sulawesi Selatan yang juga pakar komunikasi, Ustaz Das’ad Latief, turut angkat bicara menanggapi fenomena penumpukan kendaraan yang kian mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas warga tersebut.
Das’ad Latief menilai, permasalahan utama dari antrean mengular di SPBU bukanlah disebabkan oleh kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurutnya, fenomena ini murni terjadi akibat lemahnya manajemen tata kelola serta pengaturan distribusi kendaraan di lapangan yang menjadi ranah pemerintah dan pihak terkait.
Untuk mengurai kemacetan dan penumpukan di SPBU wilayah perkotaan, Das’ad memberikan saran konkret terkait pembatasan jam operasional bagi kendaraan berukuran besar seperti truk logistik dan bus interkota.
“Ini antrean bukan soal stok, tapi soal manajemen. Mestinya ada manajemen untuk mengatur. Contoh, mobil besar itu tidak boleh 24 jam bebas mengisi, atur kapan jam mereka boleh masuk ke SPBU,” tegas Ustaz Das’ad Latief @rakyatsulseldotco, Jumat (11/9/2026).
Ia menilai tanpa adanya regulasi waktu yang ketat, kendaraan berat akan terus memadati SPBU di dalam kota pada jam-jam sibuk. Kondisi ini secara langsung menutup akses kendaraan pribadi milik warga lokal dan memicu kemacetan parah di ruas jalan utama.
Selain pembatasan jam operasional, Das’ad mendorong pemerintah daerah untuk mengalihkan konsentrasi pengisian BBM kendaraan berat ke wilayah penyangga di luar Kota Makassar. Daerah seperti Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros dinilai lebih ideal untuk menampung pengisian BBM truk dan bus antar-daerah.
Kabupaten penyangga yang mendampingi Makassar seperti Gowa dan Maros, bawa ke sana pengisian bus dan truk-truk itu. Jangan biarkan mereka masuk mengisi di dalam kota,” lanjutnya.
Akibat ketiadaan manajemen pengatur antrean yang tegas, timbul dampak psikologis di tengah masyarakat. Das’ad menyebut publik secara tidak langsung terdorong untuk membeli BBM berharga lebih mahal seperti Pertamax demi menghindari lamanya durasi mengantre.
Das’ad kembali menekankan bahwa pembenahan regulasi dan ketegangan manajemen oleh pemerintah merupakan kunci utama untuk menyelesaikan kekacauan antrean BBM di Kota Makassar secara permanen. (*)
About The Author
