MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan dua inovasi unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam tahapan presentasi kepala daerah pada ajang Innovative Government Award (IGA) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Selasa (3/11/2026).
Dua inovasi tersebut adalah Lontara+ (Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar) yang berfokus pada transformasi digital pelayanan publik, serta SALAMA (Sahabat Anak Lewat Afirmasi tentang Aman Bencana) untuk meningkatkan literasi dan kesiapsiagaan bencana sejak usia dini.
Presentasi dilakukan secara daring melalui Zoom Meeting dari Balai Kota Makassar. Dalam kesempatan itu, Munafri menjelaskan bahwa kedua inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi bencana.
“Inovasi ini kami terapkan di Pemkot Makassar dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif berbasis digital, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat menghadapi bencana,” ujar Munafri.
Lontara+ Integrasikan Ratusan Aplikasi Pemerintah
Dalam pemaparannya, Munafri menjelaskan Lontara+ dikembangkan sejak 2025 untuk menjawab berbagai persoalan pelayanan publik dan tantangan perkotaan.
Salah satu persoalan yang melatarbelakangi pengembangan platform tersebut adalah banyaknya aplikasi pemerintah yang berjalan sendiri-sendiri. Berdasarkan pemetaan internal Pemkot Makassar, terdapat sekitar 300 aplikasi yang belum terintegrasi secara optimal.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada kualitas dan kecepatan pelayanan, integrasi data antarorganisasi perangkat daerah (OPD), penanganan pengaduan masyarakat, hingga pemerataan akses layanan.
“Setelah melihat kondisi internal, ternyata ada kurang lebih 300 aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri. Aplikasi ini dibangun untuk memudahkan pelayanan, tetapi harus kita ubah agar bisa terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” jelasnya.
Pemkot Makassar kemudian menghadirkan Lontara+ sebagai super-apps yang mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi pemerintah dalam satu platform digital.
Dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar, Lontara+ dirancang untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan pemerintahan melalui satu platform. Sistem ini juga diarahkan untuk mempercepat pelayanan, mengintegrasikan data antar-OPD, serta mempercepat tindak lanjut pengaduan masyarakat.
Munafri menegaskan, Lontara+ bukan sekadar aplikasi digital, melainkan bagian dari perubahan sistem kerja pemerintahan agar lebih terhubung, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga.
Pengembangan inovasi ini turut diperkuat melalui regulasi daerah, antara lain Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penetapan Nama Inovasi Daerah Tahun 2024.
Pemkot Makassar juga membangun ekosistem inovasi dengan melibatkan seluruh OPD, perusahaan daerah, tim inovasi, dan masyarakat. Penguatan kapasitas dilakukan melalui coaching, pendampingan, pengembangan desain inovasi, serta evaluasi capaian secara berkelanjutan.
Dari sisi capaian, Lontara+ telah mencatat lebih dari 76 ribu pengguna dan lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi. Platform tersebut juga menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat.
Dari jumlah itu, sebanyak 18.819 pengaduan telah diselesaikan atau mencapai tingkat penyelesaian 91,7 persen.
“Kami ingin menjadikan Lontara+ sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal informasi dan pelayanan,” kata Munafri.
SALAMA Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Anak
Selain inovasi digital, Munafri turut memaparkan SALAMA, program non-digital yang diinisiasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar.
Berbeda dengan Lontara+, SALAMA berfokus pada penguatan literasi dan kesiapsiagaan bencana bagi anak-anak melalui pendekatan edukatif dan psikologis.
Program ini dirancang agar siswa tidak hanya memahami langkah penyelamatan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan mental sehingga mampu menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah metode Hypno-Shield, yakni afirmasi positif berbasis hipnoterapi yang terintegrasi dengan psikologi untuk membangun mentalitas tangguh pada anak.
Melalui pendekatan tersebut, edukasi kebencanaan disampaikan dengan cara yang lebih menyenangkan. Anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai tindakan yang perlu dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.
Pelaksanaannya melibatkan BPBD, Dinas Pendidikan, psikolog, Komunitas Hipnoterapi Makassar, tenaga pendidik, relawan, serta pihak sekolah.
Personel BPBD juga dihadirkan sebagai sahabat anak agar edukasi kebencanaan terasa lebih dekat dan mudah dipahami.
“Jadi, anak-anak harus dibekali pengetahuan sejak dini. Mereka tidak hanya tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, tetapi juga memiliki kesiapan psikologis untuk menghadapi situasi tersebut,” papar Munafri.
SALAMA juga dirancang agar dapat direplikasi di sekolah maupun daerah lain dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi risiko bencana setempat.
Berdasarkan data yang dipaparkan, sekitar 400 keluarga sekolah telah terlibat dalam implementasi program tersebut. Tingkat pemahaman siswa terhadap langkah-langkah kesiapsiagaan bencana juga meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen.
Dorong Inovasi Berkelanjutan
Munafri menegaskan, keberhasilan inovasi pemerintah tidak cukup diukur dari keberadaan program, tetapi juga dari dampak dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong kolaborasi lintas sektor, penguatan regulasi, serta keberlanjutan inovasi agar program yang dibangun tidak berhenti pada satu periode pemerintahan.
Ia berharap Lontara+ dan SALAMA dapat menjadi bagian dari fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Yang paling penting, inovasi harus aplikatif, mudah digunakan, informatif, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
About The Author
Komentar